Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Di Era Jokowi, Peran Indonesia dalam Dialog Antar-agama Semakin Buruk"

Kompas.com - 14/10/2016, 17:12 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah, Azyumardi Azra, menilai Indonesia kembali menjadi negara yang rawan konflik antar-keyakinan.

Isu agama, menurut dia, merupakan isu penting yang rawan untuk dimainkan. Tak hanya membenturkan antara Islam dengan agama lain, tetapi juga antar-pemeluk agama Islam itu sendiri.

Kekerasan terhadap pemeluk Syiah yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya, adalah contohnya.

"Makanya, saya bilang Indonesia bisa jadi lahan perang proxy. Beruntung kasus penyerangan terhadap Syiah empat tahun lalu bisa berhenti sampai di situ," kata Azyumardi saat Konferensi Internasional Agama dan Kebudayaan di Universitas Al Azhar, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Meski menjadi isu penting, namun dialog antar-umat beragama yang digagas Indonesia terutama di kancah internasional sangat minim.

Penurunan itu mulai terlihat di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini.

Menurut dia, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukannya acuh terhadap isu toleransi antar-umat beragama. Namun, Jokowi-JK kurang memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut.

"Sayang sekali di era Jokowi menurunnya peran Indonesia dalam dialog antar-agama semakin buruk. Saya tuliskan artikel di Kompas, bahwa Jokowi tidak tertarik pada dialog antar-agama," ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah tentu tidak bisa menggantungkan harapan kepada organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama untuk menginisiasi dialog antar-agama.

Selain karena wewenang yang terbatas, juga keterbatasan anggaran yang mereka miliki.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Jokowi kerap menggaungkan jika Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia.

Namun, persoalannya, Indonesia justru tidak memiliki peran besar sebagaimana seharusnya sebuah negara besar berperan.

"Maaf kalau saya harus mengkritik Jokowi. Tapi masalahnya, kita tidak memainkan peran kita sesuai ukuran kita," ujar Azyumardi.

Kompas TV Kampanye Pilkada Bebas dari Isu SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com