Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Pelantikan Jonan-Arcandra, Jokowi dan Kalla Sepakati Kriteria Menteri ESDM

Kompas.com - 14/10/2016, 15:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla tak hadir saat Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016). 

Kalla tengah melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan. 

Namun demikian, sebelum pelantikan Jonan dan Arcandra, Presiden Joko Widodo dan Wapres Kalla sudah bersepakat terkait Menteri ESDM. 

Jokowi dan Kalla sepaham soal kriteria. Tapi tak pernah bicara nama.  

 “Sebelumnya berdiskusi tentang kriteria, tidak mengenai nama. Salah satu kriteria yang disepakati adalah, Menteri ESDM non-partisan,” kata Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah, dalam pesan singkat, Jumat (14/10/2016).

Siang ini, Presiden Jokowi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM yang baru, sedangkan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

(Baca: Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM)

Arcandra Tahar sebelumnya adalah Menteri ESDM. Namun, Arcandra diberhentikan dengan hormat setelah kedapatan mengantongi dua paspor, Indonesia dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Jonan sebelumnya dicopot Jokowi sebagai Menteri Perhubungan saat perombakan jilid kedua.

Dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara, Wapres Kalla tak hadir. (Baca: JK Tak Hadiri Pelantikan Jonan-Arcandra, Ini Penjelasan Jubir Wapres)

Menurut Husain, Wapres sebelumnya telah memiliki agenda terjadwal yang tak bisa ditinggalkan.

“Kebetulan 14-15 (Oktober), Wapres kunker ke Makassar dan Semarang. Sehingga berhalangan hadir. Tapi sudah komunikasi,” ujarnya.

Kompas TV Ignasius Jonan Jadi Menteri ESDM Periode 2014-2019

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com