Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Usul Jumlah Kursi DPR Ditambah Jadi 570

Kompas.com - 09/10/2016, 15:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang kini berjumlah 560 dinilai kurang proporsional.

Adanya provinsi baru dan sejumlah daerah pemekaran, menjadi pertimbangan agar kursi di DPR ditambah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat diskusi bertajuk Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan di Jakarta, Minggu (9/10/2016).

Menurut dia, tujuan utama penambahan kursi DPR agar kepentingan masyarakat dapat lebih terakomodasi.

“Kalau kita lihat jumlah kursi, kalau mau adil maka jumlahnya 570. Saya kira ini angka yang perlu dipertimbangkan,” kata Riza.

Ia menjelaskan, saat ini provinsi baru seperti Kalimantan Utara belum memiliki kursi perwakilan di DPR.

Hal itu tentu dikhawatirkan akan mempersulit penyampaian aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah ke tingkat pusat.

Namun, politisi Gerindra itu mengingatkan, jangan sampai wacana penambahan kursi justru didompleng partai politik untuk memperluas kursi kekuasaannya di daerah.

Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan daerah tetap menjadi alasan utama untuk menambah alokasi tersebut.

“Kita haru kembali pada objektivitas dan tujuan, yaitu kepentingan untuk masyarakat. Karena kekuasaan, apakah eksekutif atau parlemen, memiliki kecenderungan untuk bertahan,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti senior Sindikasi Pemilu Demokrasi Pipit R Kartawidjaja menilai, tentu ada problem tersendiri apabila jumlah kursi DPR ditambah.

Menurut dia, sebaiknya jumlah kursi tetap 560, namun perlu ada kocok ulang alokasi jumlah tiap provinsi.

“Harus ada kesepakatan di kalangan anggota DPR. Di mana pun alokasi kursi naik atau turun itu biasa. Di New York yang awalnya 50 jadi 27 biasa saja,” kata Pipit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com