Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Kendala Ini Jadi Alasan Kerja Sama BPJS-Perusahaan Asuransi Belum Terealisasi

Kompas.com - 06/10/2016, 15:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Asuransi Indonesia Hendrisman Rahim mengaku masih ada sejumlah kendala dalam upaya menjalin kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan perusahaan asuransi.

Sehingga, hingga kini kerja sama tersebut belum terelasiasi.

Hendrisman mengatakan, salah satu pembahasan yang masih dilakukan secara intensif yaitu terkait coordination of benefits (CoB) atau koordinasi manfaat. Pembahasan mengenai persoalan itu dinilai sudah hampir mendekati titik terang.

"Sehingga industri asuransi ini bisa melakukan CoB dengan BPJS. Dengan demikian kami bisa masuk di atasnya limit yang dipunya BPJS," kata Hendrisman di Kantor Wapres, Kamis (6/10/2016).

Kendala lain, menurut dia, yakni bagaimana menyatukan sistem yang dimiliki perusahaan asuransi dengan sistem yang dimiliki BPJS.

"Jadi kami membicarakan ini kalau sistemnya sudah klop, sudah cocok segala macam, dan bisa kami uji cobakan. Ini baru bisa berjalan," kata dia.

Diakui Hendrisman, masyarakat sempat khawatir dengan kabar kerja sama ini. Sebab, jika ada masyarakat yang membayar dua premi asurasi, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan.

Masyarakat peserta BPJS biasanya hanya dilayani di ruang kelas tiga apabila dirawat di rumah sakit. Sedangkan, mereka membeli polis asuransi lain, agar bisa dirawat di kelas satu.

"Dia punya polis dua beli di luar karena ingin kelas satu, nanti BPJS bayar yang kelas tiga, kita bayar yang kelas satu," ujarnya.

Kompas TV Jokowi: Pasien Banyak, Ruangnya Tak Cukup
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com