Momentum Meningkatkan Profesionalisme dalam HUT TNI

Dalam sejarahnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peranannya begitu penting dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan.

Pada tanggal 5 Oktober 2016, institusi pertahanan ini akan berusia 71 Tahun. Seiring dengan usianya yang sudah semakin bertambah maka TNI dituntut untuk dapat menjadi lembaga negara yang profesional, yang lebih mengedepankan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara.

Selama 71 tahun berdiri eksistensi TNI memang sempat mengalami masa-masa pasang surut. Di setiap masa atau periode pemerintahan ada bagian sejarah yang tidak terlepas dari keberadaan TNI, baik itu yang bersifat positif maupun negatif.

Sebagaimana halnya TNI pada masa-masa perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan, institusi ini menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan karenanya masyarakat sangat mendukung dan mau bekerjasama dengan TNI. Peran tentara nasional pada saat itu telah membuktikan sebagai patriot demi tegak berdaulatnya bangsa dan negara Indonesia.

Namun sejarah seolah seperti terbalik. Pada masa Orde Baru, TNI dimanfaatkan menjadi alat dari kepentingan rezim. Penguasa orde baru memanfaatkan kekuatan militer sebagai suatu cara untuk mempertahankan posisinya.

Lebih dari itu bahkan militer memainkan peran yang begitu besar dalam tata kehidupan bernegara. Melalui dwi fungsi ABRI, militer menjadi sebuah kekuatan sosial dan politik, yang bukan lagi fokus sebagai kekuatan pertahanan.

Dalam beberapa hal bahkan militer dapat memainkan peran dalam sektor perekonomian seperti halnya muncul praktek bisnis militer, baik itu yang legal maupun yang illegal.

Tidak berperannya TNI sebagai penjaga kedaulatan negara karena lebih berperan sebagai pelayan penguasa telah memunculkan stigma negatif dan kekecewaan masyarakat. Kenyataan ini memang dapat dimengerti karena sepanjang 30 tahun lebih rezim Orde Baru berkuasa, tentara telah dimanfaatkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Akibatnya ketika gerbang reformasi terbuka, TNI seperti kehilangan pegangan dan dukungan rakyat, hal ini tentunya berdampak juga terhadap performance TNI.

Reformasi dan Titik Balik

Reformasi pada tahun 1998 telah membuka pintu gerbang demokrasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Demokrasi sebagai satu fase peradaban modern dalam sejarah bangsa Indonesia harus dapat ditegakkan dengan konsisten, karena tanpanya reformasi yang sedang dijalankan akan menjadi sia-sia.

Sama seperti negara-negara lain, dalam menghadapi tantangan masa kini membutuhkan demokrasi sebagai jalan bagi keberagaman yang dimiliki masyarakat.

Ada banyak pendapat yang diberikan mengenai demokrasi itu sendiri, tetapi secara umum: kebebasan, supremasi sipil dan kedaulatan rakyat adalah unsur-unsur yang merupakan tulang punggung dari mekanisme demokrasi itu sendiri. Sehingga, apabila unsur-unsur tersebut tidak ada atau terancam, maka demokrasi juga mengalami ancaman.

Indikator di atas itulah yang kemudian menjadi basis penolakan terhadap konsep dwi fungsi ABRI yang dijalankan pada era orde baru.

Penolakan dwi fungsi bukan dikarenakan oleh kebencian dan dendam atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan TNI selama 32 tahun menjadi alat kekuasaan rezim orde baru. Akan tetapi, lebih didasari atas pemahaman bahwa negara yang akan kita bangun adalah negara yang berdasarkan pada supremasi sipil (civil supremacy), yang akan membangun sebuah masyarakat demokratis, dimana peran sosial, politik, ekonomi dan budaya sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat sipil.