Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Tak Layak oleh DPR, Hakim Agung MA Anggap Jadi Cambuk Tingkatkan Diri

Kompas.com - 30/09/2016, 22:52 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung hari ini melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga Hakim Agung. Mereka adalah Panji Widagdo dan Ibrahim dari kamar perdata, dan Edi Riadi dari kamar Agama.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui ketiganya pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Tiga nama tersebut sebelumnya telah lolos proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman sebelumnya mengatakan bahwa dalam proses seleksi, sebetulnya tak ada satu pun yang dianggap layak oleh Komisi III. Namun, karena pertimbangan tertentu, akhirnya dipilih lah tiga nama.

Menanggapi hal itu, Hakim Agung Ibrahim mengatakan bahwa penilaian DPR tidak dilontarkan dengan sungguh-sungguh. Namun, ia menganggap pernyataan tersebut sebagai hal yang positif.

"Jadi cambuk untuk hakim agung yang baru saja disumpah untuk terus meningkatkan kapasitas," kata Ibrahim di MA, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Ibrahim menuturkan, hakim agung harus terus mengasah kompetensinya untuk dapat melaksanakan penyelesaian setiap perkara.

"Hukum sifatnya dinamis. Karena itu tugas hakim agung untuk terus mengasah diri tingkatkan kemampuan," ujar Ibrahim.

Menurut Ibrahim, pemilihan calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menunjukkan objektivitas dengan melibatkan lembaga independen lain.

Sedangkan penilaian DPR, kata dia, bersifat relatif.

Selain tiga Hakim Agung, MA juga melantik dan mengambil sumpah jabatan 18 Ketua Pengadilan Tinggi.

"Sepuluh hakim pengadilan umum, tujuh dari pengadilan agama, dan satu militer," kata Juru Bicara MA, Suhadi di Kompleks MA, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com