Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Biaya Kampanye Biasanya 50 Persen Ditanggung Pasangan Calon

Kompas.com - 26/09/2016, 20:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, biaya kampanye di Pilkada DKI Jakarta yang mencapai Rp 100 miliar tentu tak ditanggung sendiri oleh pasangan calon.

Ia mengatakan, biasanya biaya kampanye juga dibebankan kepada pengurus dan kader partai pengusung.

Namun, Arsul mengatakan, biasanya 50 persen biaya kampanye ditanggung oleh pasangan calon.

Meski demikian untuk biaya kampanye pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviania Murni yang diusung partainya bersama Partai Demokrat, PAN, dan PKB, format pembagian biaya kampanye belum ditentukan.

"Kalau sekarang kan masih awal, tim pemenangan strukturnya masih disusun, sehingga pembagian biaya juga belum dibicarakan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).

"Tapi biasanya pasangan calon bisa menanggung hingga 50 persen atau lebih," kata dia 

Ia menuturkan, selebihnya biaya yang ditanggung oleh pengurus dan kader partai yang mengusung pasangan calon, besarannya ditentukan sesuai kemampuan finansial personal.

Namun, Arsul mengungkapkan biasanya pengurus partai yang juga berstatus sebagai anggota legislatif di level pusat dan daerah turut menyumbang untuk memenuhi target biaya kampanye, dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan pengurus dan kader lain.

"Kalau untuk Pilkada DKI Jakarta, antara anggota DPRD dan DPR dipatok sama yakni berkisar antara Rp 50 hingga Rp 100 juta untuk masing-masing orang. Sebab anggota DPRD DKI dan DPR punya take home pay yang hampir sama," kata Arsul.

Kompas TV Sebelum Daftar, Agus-Sylvi Pamitan Kepada Keluarga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com