Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2016, 19:51 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mengaku seharusnya yang diusung Partai Gerindra sebagai calon gubernur DKI Jakarta adalah dirinya.

Namun, pencalonan tersebut batal karena ia keburu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memang seharusnya saya. Kalau akhirnya Gerindra tidak mengusung saya, berarti ada pilihan yang lebih baik, buat saya baguslah, menurut saya sekarang ini kansnya cukup kuat," ujar Sanusi saat jeda persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/9/2016).

(Baca: Percakapan Ini Tunjukan Sanusi Akali Bahasa Perda agar Bisa Untungkan Pengembang)

Sanusi mengaku mendapat kabar mengenai pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dari Ketua DPD Gerindra Provinsi DKI Jakarta M Taufik.

Ia mengaku mendukung langkah Partai Gerindra mengusung pasangan Anies-Sandiaga.

Menurut Sanusi, keduanya memiliki kemampuan yang cocok untuk memimpin Jakarta.

Sanusi pernah digadang Partai Gerindra sebagai salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Namun, Sanusi tertangkap tangan saat menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

(Baca: Gagal Jadi Cagub DKI karena Ditangkap KPK, Sanusi Dukung Anies-Sandiaga)

Suap sebesar Rp 2 miliar yang diberikan secara bertahap tersebut guna memengaruhi Sanusi agar mengakomodasi keinginan perusahaan pengembang dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

"Saya tidak menyesal, saya bilang ini berkah karena saya diberikan waktu untuk bercinta sama Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin saya sibuk, lupa mungkin sama Tuhan," kata Sanusi.

Kompas TV Ahok Jadi Saksi Untuk Terdakwa Sanusi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com