Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Dunia Bertanggung Jawab atas Kerusakan Hutan Indonesia

Kompas.com - 22/09/2016, 11:58 WIB

NEW YORK, KOMPAS.com - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan restorasi lahan gambut dan kerusakan hutan di Indonesia memerlukan kerja sama internasional karena negara-negara di dunia juga harus bertangung jawab atas kerusakan yang terjadi.

"Jangan lupa tiap tahun hal menjadi masalah besar. Ini sekolah bersama dunia. Yang merusak bukan hanya kita, tetapi mereka juga karena itu dunia juga harus bertanggung jawab," kata Wapres M Jusuf Kalla usai pertemuan yang membahas restorasi lahan gambut di New York Amerika Serikat, Rabu (21/9/2016) petang waktu setempat.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa kerusakan hutan di Indonesia sudah mulai terjadi sejak 30-40 tahun lalau di mana negara-negara maju datang untuk mengeksploitasi hutan guna memenuhi kebutuhan mereka akan furnitur dan sebagainya.

Menurut Wapres, 30-40 tahun lalu tidak ada orang Indonesia yang ikut merusak hutan. Namun, tambahnya, justru bangsa pendatang itulah yang melakukan perusakan.

"Karena itu, mereka, negara-negara di dunia ini juga harus bertanggung jawab," kata Wapres,

Untuk memperbaiki kerusakan hutan tersebut, tambah Wapres, Indonesia tidak bisa bekerja sendirian karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Wapres menjelaskan untuk bisa dilakukan kerja sama internasional maka yang diperlukan adalah adanya regulasi yang bisa memayungi hal tersebut.

Kemudian, perencanaan dan transparansi dan akuntabilitas serta teknologi sehingga masyarakat dunia mempercayainya.

Wapres menjelaskan sebenarnya Norwegia sudah siap untuk melakukan hal tersebut dengan program "REDD+"a. Namun sayangnya, tambah Wapres, justru Indonesia sendiri yang belum siap.

"Mereka, negara-negara ini bergerak dalam bidang perubahan iklim (Climate Change), jadi kalau terjadi kerusakan hutan di Indonesia akan berpengaruh kepada mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com