Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Garut, Menteri ATR/BPN Singgung Peran Pemerintah Daerah soal Peta Rawan Bencana

Kompas.com - 21/09/2016, 20:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyayangkan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (20/9/2016) kemarin.

Bencana itu menewaskan 20 orang dan mengakibatkan ribuan orang lainnya mengalami luka.

Menurut Sofyan, seharusnya pemerintah daerah memiliki peta daerah rawan banjir dan longsor.

Peta itulah yang jadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbolehkan suatu lokasi ditempati masyarakat atau tidak.

"Nah, apakah kabupaten sudah mengantisipasi itu atau tidak?" ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Jika memang lokasi banjir dan tanah longsor di Garut itu telah dipetakan sebagai daerah rawan bencana, seharusnya tidak dapat ditinggali penduduk. Pemerintah daerah setempat seharusnya melakukan fungsi pengawasannya.

"Harusnya memang tata ruang daerah bencana itu harus dijadikan kawasan hutan atau kawasan hijau. Supaya tidak ada penghununinya, begitu," ujar Sofyan.

Pemerintah pusat, lanjut dia, sebenarnya telah memetakan d mana saja daerah rawan bencana. Pemerintah pun telah menetapkan sejumlah daerah sebagai rawan bencana.

Misalnya Pangandaran, Jawa Barat; Karo, Sumatera Utara dan beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Namun, Sofyan mengaku tidak mengetahui apakah daerah itu rawan bencana atau tidak. "Kalau Garut saya belum tahu, nanti saya cek dulu," ujar dia.

Jika memang wilayah yang dilanda banjir dan longsor di Garut itu merupakan wilayah rawan bencana, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah menyusun regulasi untuk menetapkan bahwa daerah itu merupakan daerah rawan bencana.

Sebelumnya diberitakan, Selasa (20/9/2016) pukul 23.00 WIB, terjadi banjir bandang yang melanda Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Garut Kota.

(Baca: Pengungsi akibat Banjir Bandang di Garut Mencapai 1.000 Orang)

Banjir disebabkan hujan deras yang membuat Sungai Cimanuk meluap. Akibat banjir ini, setidaknya 400 rumah terendam banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, hingga pukul 16.30 WIB, tercatat 20 orang meninggal dunia dan 14 orang lainnya dinyatakan hilang dalam bencana banjir di Garut, Jawa Barat.

Kompas TV Banjir Bandang di Garut, 7 Sekolah Diliburkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com