Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Kirim Tim Khusus untuk Tangani Kepulangan WNI Jemaah Haji Pengguna Paspor Filipina

Kompas.com - 15/09/2016, 19:07 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menugaskan tim khusus yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI ke Filipina.

Tim khusus tersebut bertugas melakukan antisipasi dan persiapan bersama dengan otoritas terkait di Filipina untuk menangani kepulangan jemaah haji asal Filipina.

Pemerintah Filipina melihat indikasi adanya ratusan warga negara asing yang lolos melaksanakan ibadah haji melalui Filipina dan menggunakan paspor Filipina secara ilegal.

Diduga kuat sebagian besar jamaah tersebut berasal dari Indonesia dan Malaysia.

"Pemerintah, di bawah koordinasi Kemlu akan memastikan bahwa para jemaah haji Indonesia yang kembali melalui Manila dapat diproses secara cepat sehingga dapat dideportasi dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9/2016). 

(Baca: Kepulangan 700 WNI yang Berhaji via Filipina Lebih Diprioritaskan ketimbang Penyelidikan)

Iqbal mengatakan, pada Rabu (14/9/2016) kemarin, tim khusus telah melakukan pertemuan dengan satuan tugas (satgas) yang dibentuk Pemerintah Filipina untuk menangani masalah tersebut.

Dalam pertemuan itu, tim Kemenlu menekankan agar penanganan 177 WNI calon haji sebelumnya dijadikan pelajaran untuk membuat proses penanganan lebih cepat dan efisien dengan tetap mengedepankan perlakuan yang bermartabat kepada para jemaah haji.

"Pihak Indonesia juga menekankan kembali pandangan Presiden Jokowi dan Presiden Duterte bahwa para jemaah haji tersebut adalah korban," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, otoritas setempat, yaitu Satgas yang dipimpin langsung oleh Kementerian Kehakiman Filipina dan beranggotakan seluruh instansi terkait juga memiliki pandangan yang sama.

Dari pertemuan itu, telah disepakati alur penanganan jemaah setibanya di Manila.

"Diharapkan dengan alur yang disepakati, para jemaah haji dapat dipulangkan ke Tanah Air secepat mungkin," kata Iqbal.

Dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Kemenlu akan mengkoordinasikan pengiriman Tim Perbantuan Teknis untuk mempercepat proses pemulangan.

Selain dari unsur Kemenlu dan KBRI, Tim Perbantuan Teknis akan beranggotakan unsur dari Imigrasi Kemenkumham, Polri dan Kementerian Agama.

Sementara, untuk penanganan di dalam negeri, Kemenlu juga telah mengoordinasikan keterlibatan pemerintah-pemerintah daerah terkait.

Menurut keterangan Iqbal, rombongan awal pemulangan jemaah haji Filipina akan tiba di Manila pada Senin (19/9/2016) mendatang, dalam 3 kloter yang membawa 1049 jamaah haji.

Dari jumlah tersebut terdapat indikasi adanya ratusan WN asing yang menggunakan paspor Filipina, termasuk dari Indonesia.

Kompas TV Kasus Haji Berpaspor Filipina Jadi Sorotan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com