Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sindir Kepala Daerah Kader PDI-P yang Lebih Sering di Jakarta

Kompas.com - 06/09/2016, 19:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir kadernya yang telah menjabat kepala daerah, namun jarang berada di daerahnya dan malah lebih banyak berada di Jakarta.

"Ada bupati, lebih banyak di Jakarta daripada di daerahnya sendiri," ujar Megawati saat membuka Sekolah Partai bagi calon kepala daerah di Resort Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9/2016).

Presiden kelima RI itu mengaku, pernah memergoki sang bupati tersebut. Sang bupati itu pun nampak malu-malu saat berhadapan dengan Megawati.

"Akhirnya dia bilang, saya lagi mau ketemu menteri ini, menteri itu," ujar Megawati menirukan jawaban sang bupati.

(baca: Cerita Megawati yang Sebal Ahok Bicara soal Mahar Politik)

Megawati mengaku tidak percaya begitu saja atas jawaban bupati yang tidak disebutkan namanya itu. Megawati langsung 'menembak' sang bupati itu dengan pernyataan bersifat sinis.

"Halah, paling kamu cari-cari APBD. Kayak saya enggak tahu saja. Saya dapat laporan kok itu," ujar Megawati.

Putri proklamator Soekarno itu pun berpesan kepada para calon kepala daerah yang mengikuti Sekolah Politik untuk tidak berbuat demikian. Ia menegaskan, menjadi kepala daerah harus siap mengemban amanah rakyat.

Jika calon kepala daerah itu tak mau melayani rakyat dengan tidak menetap di daerahnya, Megawati minta tidak usah menjadi pejabat publik.

(baca: Megawati: KPK Sekarang Main Politik)

"Enggak perlu jadi bupati, wali kota. Jadi pengusaha saja. Cari duit sendiri. Sama saja," ujar Megawati.

Sekolah Partai ke-II ini diikuti oleh 54 peserta. Mereka adalah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2017.

Turut hadir dalam sekolah itu, antara lain bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, bakal calon Gubernur Banten petahana Rano Karno dan bakal calon Bupati Kulon Progo petahana Hasto Wardoyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com