Cerita Megawati yang Sebal Ahok Bicara soal Mahar Politik

Kompas.com - 06/09/2016, 17:08 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
|
EditorSandro Gatra

DEPOK, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebal jika perekrutan calon kepala daerah oleh partainya selalu diidentikkan dengan mahar politik alias uang.

Padahal, Megawati menegaskan dan meyakinkan bahwa partainya sama sekali tidak meminta mahar semacam itu.

Oleh sebab itu, suatu ketika, Megawati menanyakan masalah mahar kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya ngomong langsung sama Ahok, kamu (kepada wartawan) ngomong-ngomong soal mahar enggak? Ayo ngaku saja," ujar Megawati saat membuka Sekolah Partai di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9/2016).

Ahok, kata Megawati, langsung menampiknya.

"Dia jawab, enggak. Kalau saya kan malah Ibu (Megawati) yang bayarin," kenang Megawati.

Namun, Megawati mengaku masih sebal meski Basuki menjawab begitu. Maksudnya, ia masih sebal dengan orang-orang yang beranggapan demikian meski hal itu tidak sesuai kenyataan.

Megawati kemudian mengatakan lagi kepada Basuki, "Kalau begitu, (Basuki) yang fair juga dong."

Presiden kelima RI itu meminta Basuki juga mengatakan kepada publik bahwa PDI Perjuangan memang tidak meminta mahar politik alias uang agar hal itu menjadi pengetahuan publik.

Ahok pernah menyatakan PDI-P tidak pernah meminta mahar. Ahok pun menyatakan tidak pernah menyebut PDI-P seperti itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X