Penerapan "E-Government" di Daerah Lebih Baik daripada Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menyesalkan buruknya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di level pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, sejumlah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia menerapkan sistem e-government jauh lebih baik dibandingkan kementerian maupun lembaga di pemerintah pusat.

"Beberapa waktu lalu saya mengunjungi Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Penerapan sistem e-government di banyak kabupaten/kota di sana ternyata lebih maju dari pusat," ujar Asman, ketika memberikan sambutan pada pembukaan E-Government Summit 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Asman mencontohkan baiknya penerapan sistem e-government di Kota Bandung membuat daerah itu bisa menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun karena menerapkan e-budgeting.

Selain itu, Kota Yogyakarta dapat mengerjakan 2400 kegiatan dari total 3200 kegiatan yang direncanakan karena menggunakan sistem e-government.

Ada pula beberapa kabupaten/kota yang sistem pelayanan publik berbasis elektroniknya sudah sampai ke desa.

"Anak lahir sekarang di desa dalam satu jam sudah keluar akta kelahirannya," kata Asman.

Ia berharap penerapan sistem e-government di daerah dapat diterapkan pula pada berbagai kementerian dan institusi di level pusat.

Hal ini dilakukan dengan menjadikan kabupaten/kota yang memiliki sistem e-government berkualitas sebagai model acuan.

"Harapan kami ini ditularkan kepada kementerian. Nanti kabupaten/kota ini kita jadikan sebagai role model untuk ditiru," kata Asman.

Sebelumnya, ia mengatakan, Indonesia masih memiliki masalah dalam penerapan sistem e-government.

Berbagai sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia belum terintegrasi dengan baik.

Hal ini mengakibatkan setiap pemerintahan masih melakukan pola birokrasi lama sehingga terjadi kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.