Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencalonan Budi Gunawan Dinilai sebagai Upaya Sinergikan BIN dengan Penegak Hukum

Kompas.com - 05/09/2016, 18:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan upaya pemerintah untuk membenahi fungsi koordinasi lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum.

Menurut dia, kerja sama institusi penegak hukum terkait data dan informasi lembaga intelijen tidak berjalan dengan baik.

Sementara, koordinasi yang baik sangat menentukan keberhasilan upaya deteksi dini terhadap sebuah serangan yang mengancam stabilitas nasional.

"Praktiknya, ada sharing data dan informasi yang berjalan kurang baik antara lembaga intelijen dan kepolisian. Padahal fungsi koordinasi antara mereka sangat penting terkait deteksi dini," ujar Araf dalam diskusi 'Pergantian Kepala BIN dan Membangun Intelijen Profesional', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Masalah fungsi koordinasi, kata dia, terjadi karena ada egosektoral kelembagaan.

BIN yang didominasi oleh kalangan militer seringkali tidak bisa bekerja sama dengan pihak penegak hukum seperti kepolisian yang berlatar belakang sipil. 

Hal ini mengakibatkan pertukaran informasi intelijen sulit dilakukan.

"Di Indonesia egosektoral seringkali terjadi. Saya melihat Presiden berharap ada penguatan koordinasi dengan efektif. Kepala BIN yang baru harus bisa mengkoordinasikan itu dengan institusi penegak hukum," kata Araf. 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI Arif Suditomo juga menyinggung soal peningkatan sinergitas antara lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum.

Dia menilai, selama ini integrasi informasi antara BIN dan Kepolisian tidak berjalan dengan baik.

Akibatnya seringkali deteksi dini tidak bisa digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah aksi teror.

Arif menilai, latar belakang Budi Gunawan yang berasal dari kepolisian akan mampu mensinergikan kerja BIN dengan Polri.

"Soal sinergi satu hal yang menjadi problem kronis dilihat dari sisi integrasi lembaga. Kuncinya sinergi yang tidak jalan. Kami berharap BIN bisa disinergikan dengan Polri," kata Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com