Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Anggaran Perangi Virus Zika

Kompas.com - 04/09/2016, 11:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk segera mengintensifkan langkah-langkah penanganan virus Zika.

Salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang mencukupi.

"Komisi IX meminta pemerintah untuk mempersiapkan anggaran yang cukup dalam perang melawan zika," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9/2016).

"Karena kasusnya baru, anggaran yang dimiliki kemenkes sejauh ini masih diperuntukkan untuk menangani penyakit menular lainnya. Belum termasuk, anggaran untuk menangani dan menanggulangi virus Zika," tambah Saleh.

Saleh mengatakan, sebaran virus zika sudah semakin meningkat dan merebak ke negara-negara tetangga. Terakhir, Malaysia telah mengonfirmasi bahwa virus itu telah ditemukan di negara tersebut.

"Data terakhir, di Singapura sudah ada 185 pasien terinfeksi virus zika. Begitu juga di Malaysia. Dengan kondisi ini, pemerintah tidak boleh lagi berleha-leha," ucap Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Sejauh ini, persebaran virus zika diketahui lebih banyak melalui nyamuk aedes agepty.

Di tengah musim penghujan seperti sekarang ini, perkembangbiakan nyamuk dikhawatirkan akan mempermudah persebaran virus tersebut.

(Baca: Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tetap Antisipasi Penyebaran Virus Zika)

Saleh meminta agar Kemenkes melakukan penelitian khusus terkait virus zika.

Balitbang kemenkes diminta untuk mengundang para pakar dan ahli kesehatan untuk berpartisipasi.

Pasalnya, sampai sejauh ini pengobatan terhadap pasien yang terjangkit virus zika belum ditemukan.

Indonesia sebagai negara besar tentu harus melakukan inisiasi penelitian dalam konteks perlindungan masyarakat.

"Beberapa waktu lalu, kemenkes berhasil melakukan penelitian dalam menyediakan vaksin flu burung. Kita mengharapkan, hal yang sama bisa dilakukan dalam penanganan virus Zika," ucap Saleh.

Sementara anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal menilai, Kemenkes harus memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai virus zika.

"Virus Zika itu seperti apa, apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari virus zika ini misalnya dengan membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dan hal-hal lainnya yg bisa dilakukan," ucap Iqbal.

Selain itu, lanjut Iqbal, kementeian kesehatan juga harus memberikan informasi kepada masyarakat bahaya dari virus zika, khususnya bagi ibu hamil.

Sebab, virus ini dapat menimbulkan cacat bagi janin "Tentu saja harapan kita dengan adanya informasi ini masyarakat lebih mengetahui dan dapat mengantisipasi," ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Kompas TV Hongkong Keluarkan "Travel Warning" ke Singapura

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com