Ada 4,6 Juta Lembar, Kemendagri Sebut Tak Ada Kekosongan Blangko E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah kehabisan blangko e-KTP.

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menyambangi kantor Ombudsman RI, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016), guna memberikan penjelasan terkait batas waktu perekaman e-KTP yang saat ini menjadi sorotan publik.

"Kemendagri tidak pernah kehabisan atau kosong blangko e-KTP," ujar Tjahjo.

Berdasarkan data Kemendagri, jumlah masyarakat yang wajib memiliki KTP pada 31 Desember 2015 sebesar 182.588.494 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia pada 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa.

(Baca: Mendagri Pastikan Blangko KTP Elektronik Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Daerah)

Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman pada 30 Agustus 2016 sebanyak 162.047.403 jiwa. Oleh karena itu, masih ada 20.541.091 jiwa yang belum melakukan perekaman.

Pada tahun anggaran 2016, pemerintah telah mengalokasikan pengadaan blangko e-KTP sebanyak 4.600.000 keping dan sudah terdistribusi sebanyak 2.178.653 keping.

Maka dari itu, lanjut dia, di Kemendagri, blangko e-KTP tidak pernah kosong.

Tjahjo mengatakan, saat ini mekanisme perubahan pembagian blangko e-KTP secara terukur dan terstruktur sedang dilakukan agar tidak terjadi penimbunan blangko di daerah. Dengan demikian, daerah dapat menyelesaikan prioritas target pencetakan.

(Baca: Harus Bolak-balik Ambil Blangko E-KTP ke Jakarta, Disdukcapil Mengeluh)

"Pengalaman pada tahun 2015, distribusi blangko yang dibagi terlalu longgar membuat daerah kurang fokus pada pemakaian blangko dan target-target yang harus diselesaikan," kata dia.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri selalu mengirimkan e-KTP jika daerah meminta. Pemberian blangko juga disesuaikan kebutuhan. Ke depan, kata Tjahjo, pengadaan blangko e-KTP akan terus ditambah secara bertahap.

"Untuk tahun 2016-2017 terus untuk ditambah bertahap, target pertengahan 2017 diharapkan 20 jutaan WNI yang belum merekam datanya atau datanya ganda bisa selesai," ujar dia.

(Baca: Hampir Dua Bulan, Blangko E-KTP Kosong di Aceh Utara)

Tjahjo mengakui masih ada kendala terkait pemberlakuan e-KTP secara menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) di seluruh wilayah Indonesia belum sama sehingga ada yang cepat dan ada juga yang lambat.

Dengan berbagai alasan tersebut, kata Tjahjo, Kemendagri terus membuka saran dan kritik serta masukan. Kemendagri, lanjut dia, akan berusaha secepatnya menyamakan persepsi semua staf di kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh Indonesia.