Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jusuf Kalla, Penyanderaan di Filipina Sudah Jadi Bisnis

Kompas.com - 30/08/2016, 14:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, maraknya kasus penyanderaan yang terjadi di perairan Filipina selatan bukan lagi disebabkan oleh kelompok bersenjata yang memiliki perbedaan ideologi.

Kasus tersebut lebih banyak terjadi lantaran penculikan sudah menjadi bisnis tersendiri.

“Jadi memang di Filipina selatan sudah jadi bisnis ini soal. Penetrasinya tidak bisa hanya dengan membayar ransum, tetapi memang harus lebih tegas,” kata Kalla saat memberikan sambutan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas di Istana Wapres, Selasa (30/8/2016).

Kalla menegatakan, Pemerintah Filipina harus segera mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kasus perampokan itu tentu akan berdampak terhadap jalur perdagangan batubara yang selama ini diimpor Filipina dari Indonesia.

(Baca: Presiden Filipina ke Indonesia, Penyanderaan Abu Sayyaf Akan Disinggung)

“Nanti Filipina juga susah, listrik bisa masalah karena Indonesia sulit untuk kirim batubara ke sana,” ujar dia.

Lebih jauh, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, bukan persoalan mudah menyelesaikan keberadaan kelompok bersenjata di negara itu.

Kalla mengaku pernah dimintai nasihat oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo untuk menyelesaikan persoalan kelompok bersenjata di Filipina. Permintaan itu disampaikan menyusul keberhasilan Indonesia menyelesaikan masalah kelompok bersenjata di Aceh.

“(Lalu) saya tanya berapa senjata yang dimiliki masyarakat kepada panglima di sana, dia bilang sejuta,” kata dia.

Menurut Kalla, jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah senjata yang dimiliki kalangan sipil di Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila Filipina cukup sulit mengatasi persoalan kelompok bersenjata di negara itu.

“Kalau sejuta senjata, susah. Sandera ini sebagai bisnis, jadi bukan soal ideologi,” ujar dia.

Kompas TV Militer Filipina Tewaskan 11 Anggota Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com