YPKP 1965 Kecewa Pemerintah Tak Tindak Lanjuti Laporan soal Kuburan Massal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Untung Bejo menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menindaklanjuti laporan terkait keberadaan kuburan massal korban peristiwa 1965.

Menurut Bejo, YPKP telah menyerahkan data tentang 122 titik kuburan massal dengan jumlah korban sebanyak 13.999 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Data itu diserahkan kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, beberapa waktu lalu.

Namun, Menko Polhukam yang saat itu masih dijabat Luhut Binsar Panjaitan tidak menindaklanjutinya.

"Apa yang dilaporkan Menko Polhukam saat itu seolah-olah tidak ada kuburan massal. Itu betul-betul tidak beralasan," ujar Bejo, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Bejo mengatakan, seharusnya Menko Polhukam langsung membentuk tim investigasi untuk menyelidiki keberadaan kuburan massal korban 1965.

Tim investigasi itu, lanjut Bejo, seharusnya melibatkan YPKP 65/66, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, agar lebih obyektif.

"Namun itu tidak pernah dilakukan. Itu hanya karangannya Pak Luhut saja, terus terang saya katakan begitu," ujar Bejo.

Bejo menegaskan bahwa laporannya terkait kuburan massal korban simpatisan Partai Komunias Indonesia (PKI) atau orang yang dituduh PKI itu merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap Menko Polhukam saat ini, Wiranto, menindaklanjuti laporannya soal kuburan massal peristiwa 1965 tersebut.