Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P: Pertanyaan Ahok Bikin Salah Paham dan Timbulkan Antipati

Kompas.com - 25/08/2016, 15:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) santer diisukan akan mendukung gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Di sisi lain, gelombang penolakan terus bermunculan dari internal partai. Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno tak membantah hal tersebut.

Menurut Hendrawan, adanya sejumlah kader PDI-P yang pengusungan Ahok salah satunya dikarenakan banyak kesalahpahaman yang timbul dari pernyataan-pernyataaan mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Itu saya akui. Kesalahpahaman menimbulkan salah persepsi. Menimbulkan antipati," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

(Baca: Ketua DPP PAN: Majukan Risma Tak Bergantung pada PDI-P)

Oleh karena itu, lanjut dia, partainya menegaskan agar informasi terkait pencalonan cukup dilontarkan dari satu orang, yaitu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Ahok tak perlu ikut bicara soal keputusan partai.

"Itu sebabnya kami katakan, disiplin saja. Kalau orang mengatakan "pencalonan you bagaimana?" Bilang saja tanya Pak Hasto. "Saya banyak kerjaan". Begitu saja jawabnya," ujar Anggota Komisi XI itu.

Penolakan terhadap pencalonan Ahok muncul dari berbagai lapisan di internal PDI-P. Nyanyian lagu "Ahok Pasti Tumbang" jadi salah satunya.

Dalam video berdurasi 32 detik berisi kader PDI-P menyanyikan yel-yel penolakan Ahok beredar di media sosial.

Ada beberapa kader PDI-P yang terlihat dalam video tersebut. Seperti anggota DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, Prasetyo Edi Marsudi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang DH, dan Gembong Warsono.

Ada pula Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menilai Ahok sudah memainkan politik memecah belah.

Ucapan Basuki atau Ahok yang menyebut tidak membutuhkan PDI-P, tetapi hanya Ketua DPP PDI-P bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat dinilai merupakan upaya untuk mengadu domba Djarot dengan PDI-P.

(Baca: Kekurangan-kekurangan Ahok Berdasarkan Evaluasi PDI-P DKI)

Andreas pun menilai Ahok hanya melihat parpol sebagai alat untuk mencapai kekuasaan di Jakarta.

Dia mengatakan, PDI-P perlu berpikir ulang untuk mengusung Ahok pada Pilkada DKI 2017.

"Dengan track record loyalitasnya yang buruk, political tricky-nya yang sangat licin, saya kira bukan hanya PDI Perjuangan yang perlu berpikir ulang untuk mengusung Ahok," ujar Andreas, Sabtu (20/8/2016).

Kompas TV Sinyal Dukungan PDI-P Untuk Ahok Menguat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com