Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika PDI-P Bergabung, Nasdem Tolak Ahok Dijadikan Cawagub

Kompas.com - 25/08/2016, 06:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi menegaskan bahwa koalisinya akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 tetap sebagai calon gubernur, bukan calon wakil gubernur.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira yang menilai bahwa seharusnya Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilgub DKI.

"Yang kami pertaruhkan adalah figur. Karena itu, yang leading sebagai front runner adalah Ahok. Karena itu menurut kami, sepantasnya yang jadi gubernur adalah Ahok. Kalau partai lain ingin bergabung itu menjadi bagian pasangan saja untuk cawagub," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/8/2016).

(Baca: Politisi PDI-P: Kami Punya 28 Kursi, Ahok Harusnya Jadi Cawagub)

Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk memilih pasangan yang akan diajak maju ke Pilgub DKI, namun ia menegaskan partainya akan meminta Ahok untuk konsisten maju sebagai cagub.

"Kami akan menasehati kepada Pak Ahok agar kalau ingin jadi cagub ya tetap jadi cagub apapun yang terjadi," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira sebelumnya menilai harusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PDI-P memiliki modal 28 kursi DPRD.

Sementara, Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura baru mengantongi 23 kursi.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi cawagub. Kalau dia punya 23 kursi, kami punya 28 kursi. Lebih banyak dong," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Kompas TV PAN Dukung Risma Maju Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com