Kemenag Pastikan 177 Calon Haji WNI di Filipina Tidak di Rumah Tahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Jasin, menegaskan bahwa 177 calon jamaah haji Indonesia yang ditangkap di Filipina tidak tinggal di rumah tahanan.

"Bukan tinggal di rumah tahanan masyarakat, tapi adalah penampungan imigrasi yang diawasi imigrasi, tapi berdekatan dengan rumah tahanan," ujar Jasin di Kantor Sekretariat Jenderal Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Jasin mengakui bahwa tempat penampungan tersebut kurang layak. Maka dari itu, lanjut dia, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Filipina sedang mengupayakan pemindahan 177 WNI tersebut.

"Memang kurang layak tempatnya dan kawan-kawan di KBRI sedang berusaha dengan Kemenkumham sana (Filipina) untuk memindahkan ke KBRI agar tempatnya lebih layak. Itu upaya-upaya teman-teman KBRI di sana," tutur dia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya menegaskan bahwa 177 jemaah haji warga negara Indonesia yang ditahan oleh pihak imigrasi di Manila, Filipina, merupakan korban kejahatan terorganisir.

(Baca: Menlu: 177 Jemaah adalah Korban Kejahatan Terorganisir)

Kesimpulan itu diambil Retno setelah mendengar pembicaraan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Johnny Lumintang, dengan jemaah haji.

"Saudara kita ini adalah korban dari kejahatan terorganisir. Pembicaraan Pak Dubes yang sudah bertemu dengan mereka 2 hari lalu, kami dapat info ini bukan pertama kali hal semacam itu terjadi," kata Retno di kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

Retno menuturkan saat ini pemerintah sedang mengutamakan perlindungan maksimal kepada 177 jemaah haji.

Pemerintah telah beberapa kali melakukan verifikasi data melalui Imigrasi di Manila yang didampingi oleh KBRI Manila.

(Baca: Pemerintah Upayakan Pemulangan 177 Jemaah Haji WNI yang Ditahan di Filipina)

Dari 177 jemaah, 144 orang di antaranya telah dicocokkan dengan data Sistem Imigrasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Sebanyak 33 jemaah lainnya sedang menjalani pencocokan data dengan SIMKIM.

"Pendalaman masih terus dilakukan. Akses dibuka oleh pemerintah dan otoritas Filipina jadi kami sudah bertemu dari waktu ke waktu, bantuan logistik dari KBRI Manila terus dikirim," ucap Retno.