RI Merdeka 71 Tahun, Wapres Kalla Sebut Baru Urusan Sandang yang Beres

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia pada 17 Agustus 2016 lalu merayakan hari ulang tahunnya ke-71. Sejak merdeka pada 1945, baru sedikit persoalan kebutuhan masyarakat yang telah mampu diatasi pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2016 di Kantor BPKP Pusat, Selasa (23/8/2016).

Kalla mengatakan, secara sederhana, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto membagi kebutuhan masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

"Setelah mengevaluasi, pertanyaan besarnya ialah, dari tiga masalah pokok ini baru satu yang selesai, baru sandang," ucap Kalla.

Masalah di sektor pangan, diakui Kalla, hingga kini juga belum mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

Masih banyaknya bahan pangan impor, serta tingginya harga pangan, menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi dewasa ini.

Di sisi lain, pemenuhan papan atau tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu masih belum merata. Akibatnya, tidak sedikit kawasan kumuh yang hingga kini masih berdiri bahkan di kota besar seperti Jakarta.

"Kita bicara papan di belakang sini begitu banyak daerah-daerah yang kumuh. Itu merupakan sisa dan tanggung jawab kita semua," ujarnya.

"Saya juga bertanggung jawab, (karena) sudah hampir delapan tahun ada di pemerintahan," ucap Kalla.

"(Persoalan itu) tidak terjadi lagi di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, yang urusan sandang pangannya sudah selesai, papannya mungkin masih," kata dia.

Selain tiga kebutuhan pokok itu, ia menambahkan, ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan di sektor energi.

"Apabila kita bicara kebutuhan yang kedua, kita lebih ketinggalan lagi. Kenapa negara sekaya ini bisa ketinggalan," ujarnya.

Kalla menambahkan, banyaknya persoalan yang belum rampung, disebabkan lantaran kesalahan di dalam pengambilan kebijakan. Salah satunya kebijakan di bidang keuangan.

Dampak terbesar yang dirasakan yaitu krisis ekonomi 1998 silam. Di samping juga banyaknya kasus korupsi saat itu.

"Sehingga kemajuan kita tertatih-tatih dibanding banyak negara lain, di sekitar saja. Sehingga kebutuhan pokok saja masih ketinggalan," ujarnya.