Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: 2017 Polri Berlakukan STNK dan BPKB "Online"

Kompas.com - 18/08/2016, 21:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyusun sejumlah visi dan misi untuk memperbaiki institusi Kepolisian, salah satunya melalui perbaikan layanan publik. Tito menilai, saat ini layanan publik dari Kepolisian masih terbilang lamban dan masih berbelit.

Ia pun berencana ke depannya lebih menggalakan sistem layanan publik berbasis online.

"2017 paling tidak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPBK (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) online. Jadi memperpanjang online," ujar Tito saat berkunjung ke Kantor Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

"Kami akan bertahap mulai dari Jakarta sampai 2019 seluruh Indonesia," sambungnya.

Dengan menerapkan sistem layanan publik berbasis online, lanjut Tito, maka publik tak perlu berurusan langsung dengan polisi dalam masalah pelayanan. Sebab, semakin sering publik bersentuhan dengan polisi, maka akan meningkatkan potensi calo.

(Baca: Tito Karnavian Ingin Kantor Polisi seperti Bank)

Layanan publik berbasis online, lanjut Tito, sudah dimulai misalnya dalam perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Dulu kan kalau untuk perpanjang SIM, orang Papua mesti terbang dari Jakarta ke Papua. Sekarang tidak," kata mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu.

Begitu pun dengan layanan penegakan hukum, Tito berharap ke depannya juga bisa diterapkan secara online di mana saat ini semuanya serba manual.

"Dari gadget kita bisa tahu perkembangan kasus seperti apa. Sistem pengawasan juga harus kuat termasuk membuka akses public complain. Ketika masyarakat diminta duit pungutan, mereka bisa lapor dengan merahasiakan nama," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com