Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Akan Bertemu PM Singapura Pekan Depan

Kompas.com - 18/08/2016, 16:11 WIB

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akan melakukan pertemuan tahunan pemimpin negara (Leaders Retreat) di Semarang pada 25 Agustus 2016.

"Perdana Menteri Singapura akan berkunjung ke Indonesia pada 24-26 Agustus dalam rangka leaders meeting. Ini adalah pertemuan tahunan," kata Direktur Asia Timur Pasifik Kementerian Luar Negeri Edi Yusup di Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Leaders Retreat merupakan pertemuan tahunan antar-kepala pemerintahan kedua negara yang diselenggarakan secara bergantian di Indonesia atau Singapura. Ini merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Singapura.

Melalui pertemuan itu, kedua pemimpin pemerintahan tidak hanya bertujuan memperkuat persahabatan kedua negara, namun juga membawa kesejahteraan bagi rakyat kedua negara.

Edi menyebutkan bahwa pertemuan tahun ini antara Presiden RI dan PM Singapura akan fokus pada kerja sama ekonomi.

Selain itu, Presiden RI dan PM Singapura dijadwalkan akan melakukan peresmian proyek pembangunan Kawasan Industri Kendal, yang merupakan proyek kerja sama antara PT JABABEKA Tbk dan Sembcorp Ltd. Singapura.

"Proyek ini diharapkan dapat menjadi ikon kerja sama kedua negara yang mendorong munculnya kerja sama- kerja sama serupa di berbagai wilayah Indonesia," ujar dia.

Edi mengatakan bahwa PM Lee Hsien Long dalam kunjungannya ke Indonesia akan didampingi oleh sembilan menteri dan 14 CEO Singapura.

"Mudah-mudahan rombongan CEO dari Singapura ini akan ada yang menyampaikan komitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Sebetulnya sudah ada beberapa perusahaan Singapura yang berinvestasi di kawasan industri Kendal, dengan nilai investasi Rp3,2 triliun," kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi akan didampingi oleh beberapa menteri, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kedua kepala pemerintahan juga dijadwalkan akan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang kerja sama tentang wisata kapal pesiar antara Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Pariwisata Singapura.

(Yuni Arisandy/ant)

Kompas TV Singapura Bantah Jegal Upaya Dana Tax Amnesty
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com