Usai Bertemu Jokowi, Arcandra Sebut Berkontribusi untuk Negara Tak Harus Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah pencopotannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar tampak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016) sore.

Arcandra yang terpantau keluar dari Istana Merdeka pukul 16.40 WIB mengakui bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ia tampak membawa beberapa lembar kertas.

"Silaturahmi harus tetap dijaga," kata Arcandra.

Arcandra tak membenarkan tapi juga tak membantah saat ditanya apakah Presiden Jokowi masih meminta bantuannya. Ia hanya menjawab normatif bahwa melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak perlu dengan menjadi menteri.

"Umat terbaik itu apa? Apakah harus jadi menteri? Kan enggak, selama dia bisa amar maruf nahi munkar, enggak ada dalam ayat itu mengatakan harus dengan jadi menteri baru bisa amar maruf nahi munkar. Yang penting lakukan yang terbaik," kata dia.

Arcandra pun belum mau menjawab dengan tegas apakah dia akan menetap di Indonesia atau kembali ke Amerika Serikat.

"Rencananya saya akan kembali ke rumah, rumah saya di Jakarta. Lalu malam makan tidur," kata dia.

(Baca: Luhut Setuju Arcandra Tetap Bantu Pemerintah)

Arcandra yang dilantik pada Reshuffle kabinet jilid II pada 27 Juli lalu, diberhentikan secara hormat oleh Presiden Jokowi, Senin (15/8/2016) malam.

Arcandra dicopot karena kedapatan memiliki paspor Amerika Serikat sejak 2012. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, seseorang kehilangan statusnya sebagai WNI apabila memiliki paspor negara lain.

Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan sudah bertemu dengan Arcandra. Luhut mengaku setuju apabila Arcandra tetap bekerja untuk pemerintahan.

Arcandra yang tak bisa menjadi menteri karena memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, menurut Luhut, masih bisa membantu pemerintah di posisi lain.

"Kalau Anda tanya saya, dengan knowledge-nya (Arcandra), kenapa tidak (ikut membantu pemerintah)?" kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).