Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Muhadjir Sebut Distribusi KIP Era Anies Baswedan Bermasalah

Kompas.com - 16/08/2016, 16:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat era Anies Baswedan, bermasalah. Menurut dia, masih banyak fisik KIP yang belum sampai ke tangan siswa-siswi yang membutuhkan.

"Itu kan harus sampai ke tangan siswa di sekolah. Itu yang belum, belum banyak," ujar Muhadjir saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (16/8/2016).

Selain itu, ditemukan pula banyak KIP yang tidak cocok antara nama di fisik kartu dengan siswa-siswi yang dituju, nama di KIP nama orang dewasa hingga orang yang sudah meninggal mendapatkan KIP.

Bahkan, Muhadjir membenarkan ada temuan pembagian fisik KIP kosong. Artinya, kartu itu tidak dilengkapi dengan virtual account sehingga tidak dapat digunakan pemilik. Namun, mengingat banyaknya fisik KIP yang harus disalurkan kepada pelajar, Muhadjir menganggap hal itu biasa terjadi.

(Baca: Jokowi: Uang KIP Jangan Buat Beli Pulsa)

"Ada yang seperti itu. Tapi ya itu kan biasa. Namanya juga 17,9 juta anak (target KIP per tahun), jadi yang kayak gitu biasa," ujar Muhadjir.

Ia pun membantah bahwa KIP yang bermasalah berjumlah banyak.

"Tidak, tidak besarlah. Kami hanya perlu mengefektifkan saja, bisa kami atasi," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, per tahun, kementeriannya menetapkan target pembagian 17,9 juta  KIP. Ia mengatakan, untuk tahun 2016 ini, sudah ada KIP yang dibagikan pada era Anies Baswedan. Ia tinggal menyelesaikan sisa distribusi.

"Kami sedang mempercepat distribusi KIP sesuai instruksi Presiden. Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com