Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arcandra Lewati Imigrasi Pakai Paspor Indonesia, Yasonna Akui Kecolongan

Kompas.com - 16/08/2016, 16:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui pihaknya kecolongan karena tidak mengetahui bahwa Arcandra Tahar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah pemegang paspor Amerika Serikat.

Sebab, Arcandra datang ke Indonesia saat hendak dilantik sebagai Menteri dengan menggunakan paspor Indonesia yang berlaku hingga 2017.

"Ya, itu kenyataannya begitu, masuk ke Indonesia dengan paspor Indonesia," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

(baca: Pengamat: Soal Arcandra, Tak Adil jika Seluruhnya Menyalahkan Jokowi)

Belakangan setelah isu dwi kewarganegaraan Arcandra mencuat ke publik, Menkumham melakukan pengecekan. Saat itu baru diketahui bahwa Arcandra mempunyai Paspor Amerika Serikat.

"Paspornya saya sudah bilang ada, itu kan sudah dikembalikan. Itu bagaimana penyelesaian kewarganegaraannya sedang kita bahas," kata dia.

 

(baca: Fadli Zon Minta Masalah Arcandra Tahar Tak Perlu Diperpanjang)

Akibat status dwi kewarganegaraan ini, Jokowi akhirnya mencopot Arcandra yang baru 20 hari menjabat sebagai menteri.

Pencopotan Arcandra diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016) malam.

Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas menteri ESDM sampai ada menteri ESDM definitif.

 

Arcandra menganggap pencopotan dirinya sudah takdir Tuhan. Ia enggan menggubris pertanyaan soal nasibnya usai dicopot oleh Presiden.

(baca: Arcandra Anggap Pencopotan Dirinya sebagai Menteri ESDM karena Kehendak Tuhan)

"Tadi saya sudah bilang, semua sudah ada yang mengatur. Allah has the best plan," ujar Arcandra.

Kompas TV Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com