Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Jelaskan Isu Dwi-kewarganegaraan Arcandra

Kompas.com - 14/08/2016, 16:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah menjelaskan sedetail-detailnya tentang isu dwi-kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Soalnya, isu itu sudah tersebar luas di media sosial dan menjadi konsumsi publik.

"Harus segera dijelaskan agar isunya tidak semakin liar," kata Bambang di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

Bambang mengatakan, pemerintah bisa meminta penjelasan langsung dari Arcandra mengenai isu itu. Jika belum yakin, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengecek apakah Candra pernah membuat paspor atau pernah disumpah untuk menjadi warga negara AS.

"Kalau isunya semakin liar akan berdampak mengganggu kinerja pemerintah sendiri," lanjut Bambang.

Jika benar Arcandra berkewarganegaraan Amerika Serikat, Bambang menganggap pemerintah kecolongan. Pemerintah, saat seleksi menteri untuk reshuffle jilid II, kata dia, terlalu fokus pada kompetensi sang menteri, tetapi lalai dengan hal-hal kecil yang bersifat prosedural, seperti masalah kewarganegaraan itu.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi apakah akan tetap mempertahankan Arcandra sebagai menteri atau menggantinya.

Pihak Istana Kepresidenan hingga hari ini belum mau buka-bukaan soal isu yang menerpa Arcandra Tahar itu. Presiden Jokowi saat ditanya seusai menghadiri acara peringatan Hari Pramuka, pada Minggu pagi, menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjawab pertanyaan tentang itu.

"Oh ya, terkait itu biar Mensesneg yang menyampaikan. Silakan, Pak Menteri," kata Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun hanya menjelaskan bahwa saat ini Arcandra masih memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga 2017. Arcandra pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk dilantik Jokowi.

Namun, Pratikno tidak menjawab apakah Arcandra pernah disumpah untuk menjadi warga negara AS atau pernah membuat paspor di negara itu.

(Istana Belum Klarifikasi Arcandra yang Disebut Berkewarganegaraan AS.)

Wakil Presiden Jusuf Kalla secara terpisah membenarkan bahwa pemerintah tengah membahas tuduhan yang ditujukan kepada Arcandra soal status kewarganegaraannya. Wapres meminta agar publik menunggu penjelasan pemerintah.

Arcandra sendiri pada Sabtu pagi tampak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Saat ditemui wartawan setelah dari dalam Istana, ia mengaku bertemu dengan Presiden.

Saat ditanya apakah pertemuan itu terkait isu kewarganegaraan yang menimpa dirinya beberapa hari terakhir, ia menjawab, "Lihat muka saya, apa? Muka orang Padang begini, kok," ujar dia sembari terus berjalan ke mobilnya.

(Lihat: Paspor Indonesia Saya Masih Valid, Mau Tanya Apa Lagi?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com