Satu Juta Tanda Tangan Tolak Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menggiatkan sosialisasi menolak politik uang pada pemilihan kelapa daerah (Pilkada) yang akan diadakan secara serentak pada Februari 2017.

Spanduk sepanjang lebih dari 200 meter digelar di depan kantor Bawaslu, di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, saat kegiatan car free day (CFD), Minggu (14/8/2016).

Masyarakat diminta untuk membubuhkan tanda tangan mereka sebagai bentuk penolakan terhadap politik uang.

Masyarakat telihat antusias menandatangi pernyataan penolak tersebut.

Asifa, warga Cakung, Jakarta Timur ini mengaku sangat menentang politik uang yang sering terjadi saat pemilihan berlangsung.

Asifa mengaku dia pernah menjadi tim sukses salah satu calon legislatif beberapa tahun lalu.

Dia  pun melihat langsung banyaknya tim sukses yang sengaja membagi-bagikan uang saat pemilihan.

"Mudah-mudahan untuk Pilkada nanti nggak seperti itu," ujar Asifa.

Waega lainnya, Latif yang berasal dari Jakarta Selatan mengatakan, Bawaslu harus lebih sigap mengawasi setiap kecurangan yang ada saat Pilkada berlangsung.

Salah satu yang sering ditemuinya yaitu terkait bagi-bagi uang saat Pilkada.

Latif mengaku  pernah menolak langsung saat seorang oknum masyarakat membagi-bagikan uang untuk memintanya memilih salah satu pasangan calon.

"Saya tolak, saya bilang kalau punya pilihan. Kalau mau menang harus jujur dong," ujar Latif.

Baim, salah tim Bawaslu dari Sulawesi Utara tanpa malu mengajak masyarakat yang melintas di sepanjang jalan itu untuk menandatangi spanduk tersebut.

Menurut dia, masyarakat harus diberi pemahaman terkait berbahayanya jika mereka memilih pemimpin daerah dengan iming-iming uang.

"Masyarakat harus diberikan sosialisasi agar memilih pemimpin bukan karena uang, karena nantinya bakal menghasilkan pemimpin yang tidak baik," ujar Baim.

Meski banyak masyarakat yang antusias membubuhkan tanda tangan mereka, banyak juga masyarakat yang tidak peduli, bahkan dengan sadar menginjak-injak spanduk tersebut.