Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Polri Ajak Semua yang Dianggap Kapabel Masuk Tim Investigasi Testimoni Freddy

Kompas.com - 11/08/2016, 10:54 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyampaikan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk membentuk tim investigasi yang menelusuri pernyataan Freddy Budiman seperti yang diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Kepada Haris, Freddy mengatakan, ada oknum Polri, Badan Narkotika Nasional, dan TNI yang terlibat dalam bisnis narkoba yang dijalankannya.

(Baca: Polri Hentikan Sementara Penyelidikan terhadap Haris Azhar)

Presiden mengatakan, siapapun yang dianggap memiliki kapasitas agar ditarik masuk dalam tim investigasi tersebut. Tim ini akan terdiri dari internal dan eksternal Polri. 

"Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu, silakan. Semuanya ada di tim itu. Semakin banyak pakar, banyak kemampuan mengungkap itu, silakan masuk dalam tim yang sudah dibentuk," kata Presiden Joko Widodo, seusai membuka acara Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Se-Asia, di Nusa Dua Bali, Kamis (11/8/2016).

Namun, kata Presiden, peristiwa yang diungkapkan Haris sudah terjadi beberapa tahun lalu. Oleh karena itu perlu dibuktikan kebenarannya.

"Ingat, peristiwa ini sudah lama. Dudah tahun 2012. Kenapa tidak diungkapkan dari dulu. Ya ditelusuri, diungkap dan diproses jika terbukti," kata Presiden.

Hentikan penyelidikan laporan terhadap Haris Azhar

Sebelumnya, Polri memutuskan menghentikan proses penyelidikan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Polri, TNI, dan BNN terhadap Haris Azhar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Polri akan fokus pada pembentukan tim independen untuk menelusuri pernyataan Haris.

Tim itu dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawas Umum Komjen (Pol) Dwi Priyatno dengan beranggotakan unsur eksternal, yakni komisioner Kompolnas Poengky Indarty, pendiri Setara Institute Hendardi, dan pakar komunikasi politik UI Effendy Ghazali.

 

(Baca: Begini Kerja Tim Independen Bentukan Polri Selidiki Cerita Freddy Budiman)

Dalam ceritanya kepada Haris, Freddy menyatakan bahwa ada oknum petinggi Polri yang disuap Rp 90 miliar untuk membantu peredaran narkoba yang dilakukan Freddy.

"Substansinya, kami mencari apakah tuduhan Freddy Budiman apakah benar pejabat Polri terima uang. Kalau sekarang ini kan belum ada perkaranya," kata Boy.

Boy mengatakan, hasil penelusuran tim independen ini akan menjadi bukti permulaan untuk melihat adanya suatu perkara hukum. Bisa saja fakta yamg dikumpulkan tim nantinya membuktikan adanya tindak pidana gratifikasi atau penyuapan.

"Mudah-mudahan ke depan dengan keterlibatan unsur eksternal bisa dilakukan sebaik-baiknya, seobjektif mungkin," kata Boy.

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Kompas TV BNN Periksa Mantan Kalapas Nusakambangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com