TNI AD Siapkan Dua Batalyon untuk Melanjutkan Operasi Tinombala

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angakatan Darat (KASAD) Jenderal Mulyono mengatakan bahwa TNI AD sudah menyiapkan dua batalyon pasukan untuk mengganti pasukan yang saat ini bertugas dalam Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.

Mulyono mengatakan, dua batalyon pasukan tersebut siap diberangkatkan apabila sudah ada perintah dari panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Saya sudah melatih beberapa ribu pasukan, sekitar dua batalyon. Nanti jika ada perintah dari Panglima TNI untuk berangkat, saya tinggal berangkatkan. Sudah siap semua," ujar Mulyono saat ditemui usai menghadiri acara peluncuran buku "Pengabdian Prajurit Kartika", di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).

(Baca: Polda Jatim Berangkatkan 106 Pasukan Brimob untuk Bantu Operasi Tinombala)

Mulyono menuturkan saat ini, Operasi Tinombala masih akan terus dilakukan hingga batas akhir pada 8 September 2016. Namun, operasi tersebut akan terus dilakukan sampai sisa kelompok Santoso menyerahkan diri.

Menurutd dia, ada beberapa jenis operasi yang berlangsung di sana, tidak hanya operasi militer, tetapi juga operasi teritorial.

"Kita enggak hanya untuk operasi di hutan saja. Tetapi juga menghimbau mereka untuk turun dan menyerah. Kami juga melakukan soft approach," ungkap dia.

(Baca: Insiden Salah Tembak, Anggota Satgas Tinombala Diperiksa Propam)

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriana mengapresiasi sikap Kepolisian RI (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mendukung upaya sinergitas Tim Evaluasi Penanganan Terorisme (Tim 13) dalam penanganan sisa anggota kelompok Santoso di Poso.

Siane mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyetujui upaya Tim 13 dalam membujuk sisa anggota kelompok Santoso yang masih berada di Hutan agar menyerahkan diri.

Hal tersebut dilakukan agar penyelesaian terorisme di Poso bisa dilakukan secara komprehensif dan tidak menimbulkan kekerasan seperti kontak senjata.

(Baca: Operasi Tinombala Dilanjutkan hingga Semua Anak Buah Santoso Tak Bersisa)

"Tadi pagi kami bertemu dengan Kapolri, beliau menyatakan dukungannya bahwa kami akan membantu DPO turun menyerahkan diri. BNPT juga akan minta masukan dan utamakan tindakan persuasif. Kami apresiasi atas perubahan sikap ini," ujar Siane saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).

Siane menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Poso tidak lepas dari konflik masa lalu yang menimbulkan perlakuan tidak adil di masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya, penanganan terorisme di Poso tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kekerasan atau operasi militer.

(Baca: Satgas Tinombala Temukan Senapan SS2-V2 Milik Santoso yang Ditinggal Istrinya)

Dia pun berharap aparat menjadi lebih persuasif dalam melakukan operasi Tinombala yang saat ini masih berjalan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kondisi yang kondusif supaya anggota kelompok Santoso mau menyerahkan diri dengan nyaman dan sukarela.

Selain itu, dia pun mengingatkan agar Pemerintah menepati janji terkait pemberian amnesti dan abolisi kepada sisa pengikut Santoso yang menyerahkan diri.

"Kami juga berharap operasi tinombala lenih persuasif. Masyarakat Poso yang jadi pengikut Santoso juga sudah minta amnesti selama ini," ungkap dia.