Dangir, Masyarakat Adat, dan Semesta yang Hilang

KOMPAS.com — Namanya Dangir. Usianya 25 tahun. Profesinya petani di Desa Genengmulyo, Pati, Rembang, Jawa Tengah. Suatu hari pada akhir November era 1920-an, ia dipanggil ke Kantor Bupati untuk dimintai keterangan.

Di beranda kantor bupati, Dangir berjongkok sambil dijaga seorang opsir polisi. Di depannya, Tohar, yang menjabat sebagai Asisten Bupati Kabupaten Pati pada masa itu, duduk di kursi. Di sisinya, seorang sekretaris duduk berjongkok lantas siap mencatat.

Tidak lama kemudian, Tohar bertanya dalam bahasa Jawa ngoko, "Siapa namamu?" Dangir menjawab, "Kulo wong, jeneng lanang, pengarane Dangir..."

Sang Asisten Bupati tidak heran dengan jawaban yang diberikan. Dangir memang seorang Samin atau Wong Sikep, masyarakat adat yang memeluk kepercayaan lokal di daerah Pati, Jawa Tengah, pada era 1910-an.

Para Wong Sikep terkenal akan sikap dan perilakunya yang jujur atau bahkan cenderung polos, meski tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah kolonial. Kekritisan masyarakat Samin pada zaman kolonial memang bukan cuma isapan jempol.

Mereka menolak membayar pajak, pun tidak mengindahkan kebijakan kerja paksa. Bahkan, mereka menggunakan bahasa Jawa ngoko (kasar) atau bahasa Samin pada aparat pemerintahan kolonial sebagai bentuk perlawanan.

Titik kecil pergerakan

Cerita Dangir yang diinterograsi pemerintah kolonial memang hanya salah satu titik kecil dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Takashi Shiraishi, sejarawan yang banyak meneliti soal pergerakan nasionalisme di Indonesia dan Asia Tenggara mencatat, Dangir diinterograsi kemudian ditahan selama 3 hari di penjara bersama 12 kawannya sesama Wong Sikep.

Merujuk catatan Shiraishi, mereka ditahan karena tidak mengindahkan instruksi untuk membubarkan diri setelah unjuk rasa di depan kantor pemerintah beberapa hari sebelumnya.

Dari hasil catatan interograsi sang Asisten Bupati Pati itu, kehidupan Dangir dan kawan-kawannya sesama Wong Sikep akhirnya terbuka, diketahui, dan lalu diteliti.

"Pada era 1920-an beruturut-turut laporan pemerintah kolonial menyatakan ajaran Samin sebagai gangguan kecil," tulis Takashi Shiraishi dalam "Dangir’s Testimony: Saminism Reconsidered" yang ditulis dalam jurnal Indonesia edisi 50, Oktober 1990.

Pada perjalanannya kemudian, Takashi Shiraishi menjelaskan, catatan interograsi Dangir lalu menjadi pelengkap untuk mencurigai ajaran Samin yang menolak membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Pak Jat alias Sakiban alias Sarto yang menjadi pemuka tokoh Samin di daerah Pati pun harus menerima nasib untuk diasingkan.

"Meski perlawanan Samin sepanjang pertengahan era 1910-an meningkat, karena ‘pergerakan’ telah menyebar dari Blora ke Bojonegoro, Grobogan, Pati, Rembang, Kudus, Madiun dan Ngawi," lanjut Shiraishi, "Tetap ada berbagai variasi soal bagaimana cara Samin berkonfrontasi pada penjajah," imbuhnya menjelaskan lebih lanjut soal kondisi sosial-politik pada zaman itu.

Catatan Takashi Shiraishi dalam "Dangir’s Testimony’: Saminism Reconsidered" juga memuat cukup banyak dimensi yang bisa ditarik, mulai dari konfrontasi terhadap penjajah yang dilakukan sebuah masyarakat adat yang menganut kepercayaan lokal, sampai soal cara dan kehidupan sehari-hari para Wong Sikep—pakaian, perilaku, hingga “agama” yang dianut mereka.