Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Sekolah Sehari Penuh

Kompas.com - 08/08/2016, 16:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian mendalam sebelum memperpanjang jam sekolah bagi para siswa hingga sehari penuh.

Hal itu disampaikannya menanggapi wacana sekolah sehari penuh yang dilontarkan Mendikbud Muhadjir Effendy.

"Kalau tidak dikaji secara mendalam bisa muncul ekses," kata Ferdiansyah, saat dihubungi, Senin (8/8/2016).

Menurut Ferdi, ada sejumlah hal yang perlu dikaji sebelum penerapan wacana tersebut.

Pertama, Kemendikbud harus mengkaji apa saja aktivitas yang akan dilakukan oleh para siswa jika sekolah hingga pukul 17.00 WIB.

Ia menekankan, sekolah tak boleh hanya melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa karena akan mengganggu psikologis anak.

"Itu kan sampai jam 17.00 WIB, gimana sampai anak jangan cepat letih, psikologisnya terganggu," kata dia.

Selain itu, Mendikbud juga harus memikirkan kegiatan anak-anak yang biasanya dilakukan sepulang sekolah.

Ferdi mengatakan, ada anak-anak yang membantu orangtuanya sepulang sekolah.

"Mendikbud harus berkomunikasi dengan orangtua murid terkait hal ini," ujar dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan untuk memperpanjang jam sekolah bagi para siswa hingga sepanjang hari. Usulan itu kemudian disampaikan Muhadjir kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Bapak Wakil Presiden setuju. Namun beliau ada saran proyek percontohan dulu untuk menjajaki," kata Muhadjir Effendi, di Jakarta, Senin (8/8/2016). Muhadjir menjelaskan, bersekolah sepanjang hari alias full day school sebenarnya sudah dijalankan banyak sekolah, terutama sekolah swasta. Menurut dia, sistem bersekolah sepanjang hari banyak memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Selain itu, program itu juga menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar jam sekolah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com