Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Pesan Berantai Cerita Freddy Budiman, Humas BNN Langsung Hubungi Haris Azhar

Kompas.com - 06/08/2016, 12:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Slamet Pribadi mengaku mendapatkan pesan berantai yang mengatasnamakan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar pada Jumat (29/7/2016).

Begitu membaca isi pesan itu, Slamet mengaku terkejut karena instansi BNN disebut dalam kesaksian Freddy Budiman. Ia langsung menghubungi Haris melalui telepon genggamnya.

"Kata Haris, saya penelepon pertama. Saya langsung kontak apa benar ini broadcast dari Haris. Katanya betul," ujar Slamet dalam diskusi bertajuk "Hitam Putih Pemberantasan Narkoba" di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Slamet pun meminta data konkret kepada Haris soal kesaksian Freddy. Namun, Haris tidak memiliki bukti selain apa yang telah ia tuliskan dalam pesan berantai itu.

Slamet pun melaporkan adanya pesan itu kepada Kepala BNN Budi Waseso. Menurut dia, Budi menerima informasi tersebut sebagai masukan dan mengapresiasinya.

"Beliau (Budi) mempersilakan Haris membuktikan bukti pendukung dari informasi yang diberikan. Sampai sekarang masih ditunggu, belum disampaikan," kata Slamet.

Budi, kata Slamet, menyatakan bahwa BNN akan menindak tegas jika benar ada oknumnya yang terlibat dalam peredaran narkotika sebagaimana kesaksian Freddy.

Begitu mendapat informasi dari Haris, BNN langsung membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Inspektur Utama BNN Rum Murkal.

"Haris bilang akan proaktif untuk saling berbicara. Buwas berkali-kali bilang terima kasih dan memohon kerja sama BNN dengan Haris," kata dia.

Namun, pada akhirnya BNN melaporkan Haris ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Slamet mengatakan, pihaknya menganggap apa yang disebarkan Haris belum terkonfirmasi dan buktinya lemah.

"Informasi belum konkret, sudah di-blast, diundur juga waktu menyebarkannya. Mestinya sampaikan, 'Pak ini ada info tolong sampaikan ke Pak Buwas'. Tapi ini disimpan berlama-lama, dua tahun," kata Slamet.

Kompas TV TNI, Polri, dan BNN Laporkan Koordinator Kontras ke Bareskrim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com