"Ironis Apabila Upaya Haris Azhar Dianggap Cemarkan Nama Baik Institusi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Sosiologi Robertus Robet mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar adalah sebuah kewajaran dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Menurut Robet, tindakan Haris mempublikasikan keterangan Freddy Budiman merupakan sebuah partisipasi aktif warga negara untuk memperbaiki sistem yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Apa yang dilakukan oleh Haris adalah partisipasi aktif warga negara. Ada etika bertindak dari warga negara untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap kurang di tengah masyarakat," ujar Robet saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Haris Azhar dan Cerita Freddy Budiman yang Berujung Tuduhan Pencemaran Nama Baik...)

Robet menjelaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus membiasakan diri bahwa di dalam demokrasi ada yang namanya aksi sipil. Artinya, setiap warga negara memiliki inisiatif untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki ataupun mengkritik institusi negara jika tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

"Ini adalah kenyataan ironis apabila partisipasi aktif warga negara (Haris Azhar) ditanggapi secara keliru melalui tuduhan pencemaran nama baik," kata Robet.

(Baca: Haris Azhar: Harusnya Istana Bersuara)

Robet juga menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Haris melalui media sosial bukan merupakan usaha untuk mencemarkan nama baik institusi negara. Pasalnya, Haris sudah berupaya untuk menyampaikan cerita Freddy Budiman tersebut ke Presiden Joko Widodo, namun tidak mendapat tanggapan.

"Sebelum disampaikan ke publik, Haris sudah berupaya menyampaikan ke Presiden. Jelas tidak ada maksud terselubung, yang dilakukan haris adalah melindungi konstitusi," ungkap dia.