Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar: Saya Sampaikan Keterangan Freddy ke Presiden, tetapi Tak Ada Respon

Kompas.com - 05/08/2016, 18:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menegaskan bahwa publikasi ”Cerita Busuk Seorang Bandit” melalui akun Facebook Kontras pada Kamis (28/7/2016) merupakan salah satu cara untuk mengingatkan seluruh otoritas negara terkait, dan juga memastikan publik mendapatkan informasi secara terbuka.

Haris menjelaskan, publikasi “Cerita Busuk Seorang Bandit” tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik institusi Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pihak Kontras, kata Harris, telah mengupayakan informasi tersebut dapat didengar dan diterima Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik, agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon.

"Kami telah mencoba memberikan informasi awal ini kepada Presiden, namun harapan tersebut tidak mendapatkan respon yang memadai. Oleh karena itu, kami memilih melalui media sosial," ujar Haris, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Wapres: Dengan Dilaporkan, Justru Haris Azhar Bisa Jelaskan Secara Detail)

Lebih lanjut, Haris mengatakan, setiap warga negara berhak untuk berkontribusi dalam pengawasan dan pemajuan kerja institusi negara. Warga juga memiliki kebebasan untuk mengutarakan kesalahan pelaksanaan atau kebijakan dari institusi tersebut dan mengupayakan perbaikannya.

Dalam konteks tersebut, Haris mempublikasikan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Freddy Budiman kepada dirinya.

Oleh sebab itu, Haris memiliki harapan bahwa informasi mengenai keterangan Freddy Budiman, ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional, dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan memerangi darurat kejahatan narkotika.

"Hal ini adalah satu indikator kemajuan ruang demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam sejumlah payung hukum negara," kata Haris.  

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Selain itu, Haris menuturkan, cerita Freddy Budiman hanya salah satu dari ribuan informasi dan pengaduan yang diterima dari masyarakat sejak Kontras berdiri.

Kontras, kata Harus, secara penuh mendedikasikan diri untuk berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dia pun berharap informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, diantaranya dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba, dibawah Koordinasi Presiden.

"Saya percaya masyarakat menanti wajah negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum. Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta pastisipasi rakyat dalam mendukung  perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI," ungkap dia.

Kompas TV Cemarkan Nama Baik, Status Koordinator Kontras Terlampor
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com