Pemerintah Tak Boleh Abaikan Psikologis Keluarga Korban Panyanderaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Irine Yusiana Riba Putri dan Charles Honoris mendampingi pertemuan keluarga korban penyanderaan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan Kementerian Luar Negeri.

Seperti diberitakan, tujuh ABK asal Indonesia disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina. Istri Ismail, salah seorang ABK yang disandera, Dian Megawati Ahmad, mewakili keluarga para ABK.

Irine mengatakan Komisi I ingin memastikan Kemenlu tidak lalai dalam memerhatikan psikologis keluarga korban penyanderaan.

"Karena sekecil apapun informasi di sana sangat berarti buat keluarga," kata Irine di Kompleks Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016).

(Baca: Minta Perkembangan Informasi, Keluarga Korban Penyanderaan Datangi Kemenlu)

Irine berharap alur komunikasi dan kerja sama yang dijalin pemerintah, keluarga, serta perusahaan dapat berjalan baik. Menurutnya, soliditas antara ketiga unsur tersebut akan meringankan beban korban penyanderaan.

Sementara itu, Charles berharap agar peristiwa penyanderaan 10 ABK menjadi yang terakhir kalinya. Untuk itu, dalam pertemuan tersebut Charles mengatakan mendiskusikan realisasi kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

"Kesepakatan tiga negara melakukan patroli bersama di laut titik rawan perompakan dan pembajakan supaya tidak ada keluarga lain mengalami seperti yg dialami oleh ibu Mega," ucap Charles.

Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri. Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera.

(Baca: Uang Tebusan Tak Dibayar, Penyandera WNI Ancam Bunuh Kru Kapal Charles)

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, selain meminta Informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan sandera, keluarga juga meminta pendampingan lebih dekat terkait pembebasan sandera.

Iqbal mengatakan seluruh sandera berada dalam kondisi yang sehat. Informasi itu didapat langsung melalui koordinasi dengan bebagai pihak di Indonesia maupun di Filipina.

"Kami juga sepakat bahwa akan memperkuat konsilidasi. Dalam upaya pembebasan sandera tidak bisa dilepaskan upaya kerjasama dari pemerintah, perusahaan, dan keluarga, terlebih mendapat dukungan dari DPR," ujar Iqbal.