Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukungan PKS untuk Sandiaga Uno Belum Pasti, Menunggu Lobi dengan Gerindra

Kompas.com - 01/08/2016, 11:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan dukungan terhadap Sandiaga Uno untuk dimajukan ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pembicaraan di internal PKS masih berlangsung apakah mau mendukung Sandiaga sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

"Secara definitif belum (menentukan), tapi bahwa kami mendukung Pak Sandiaga, iya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Hidayat menambahkan, PKS masih ingin memastikan apakah calon yang nantinya didukung adalah yang bisa merealisasikan keinginan PKS untuk menghasilkan Jakarta yang lebik baik.

Hal ini karena Jakarta dianggap sebagai barometer Indonesia sehingga pemimpin yang nantinya dipilih harus benar-benar bisa memajukan ibukota.

(Baca: Sandiaga Uno Sebut PKS-Gerindra Sepakat Berkoalisi)

"Kami belum bisa definitif mendukung karena kursi kami hanya 11. Dari pihak Gerindra sendiri membuka peluang Pak Sandiaga Uno bisa menjadi cagub atau cawagub," tutur Wakil Ketua MPR itu.

"Begitu sepakat kami akan umumkan," sambung dia.

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan sepakat untuk berkoalisi dengan Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut pria yang akrab disapa Sandi ini, kesediaan berkoalisi tersebut diutarakan langsung Presiden PKS Sohibul Iman.

(Baca: Dua Skenario Gerindra Pilih Sandiaga Jadi Cagub DKI)

"Alhamdulillah hari ini mendapat kabar gembira, hari ini PKS memutuskan mendukung Sandiaga Uno untuk DKI yang lebih siap," ujar Sandi di Kampung Pulo, Jakarta Timur pada Minggu (31/7/2016).

Partai Gerindra resmi menunjuk Sandiaga Uno setelah ada keputusan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diambil dalam Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor.

Sandiaga menyingkirkan dua kandidat lain yang diseleksi Partai Gerindra, yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kompas TV Sandiaga: Saya Dapat Dukungan PKS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com