Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengantisipasi BPJS Palsu

Kompas.com - 28/07/2016, 18:19 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayan (Kemenko PMK) Puan Maharani mengatakan, hasil rapat rapat koordinasi terkait BPJS Kesehatan palsu akan mendorong peningkatan sosialisasi kartu hingga ke level paling bawah.

BPJS juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah-langkah sosialisasi pendaftaran kartu BPJS tersebut agar lebih efektif dan efisien.

"Dan saya juga sudah minta sama Kemendagri untuk bisa memberikan arahan ke seluruh kepala daerah," ujar Puan, di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

Dengan cara ini, dia berharap, masyarakat bawah juga bisa tahu bagaimana cara mendaftar program BPJS.

"Begitu juga kalau ada masalah mereka tidak terbohongi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Puan mengatakan, secara teknis, sosialisasi BPJS akan didampingi oleh tim dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos.

Ke depan, pendalaman terhadap program ini juga akan terus dikaji agar semua berjalan lancar.

Puan menambahkan, pendamping PKH yang diterjunkan ke daerah nantinya tidak hanya menyosialisasikam manfaat BPJS, tetapi juga manfaat segala kartu yang menjadi program-program pemerintah.

"Manfaat perlindungan sosial dari KIS (Kartu Indonesia Sehat), saya masukkan juga KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau semua penerima bantuan sosial dari pemerintah itu bisa mengetahui apa saja manfaat dan negara hadir untuk bisa memberikan manfaat," kata dia.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini pendamping PKH di seluruh Indonesia berjumlah 22.000 orang.

"Yang baru ini 9.000 sedang dibimtek (bimbingan teknis), yang lama 13.000," kata dia.

Sasaran pendampingan tim PKH adalah keluarga miskin, sehingga cukul tepat jika nantinya sosialisasi dilakukan oleh mereka.

Dengan demikian, antisipasi terjadi penipuan yang sama bisa dicegah.

"Jangan sampai mereka (warga) ingin mendapatkan benefit dari JKN (program Jaminan Kesehatan Nasional) lalu mereka tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan BPJS sementara palsu. Nah, ini salah satu format yang diputuskan membantu sosialisasi di bawah," kata dia.

Sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan kartu BPJS Kesehatan palsu dari seorang calon pasien pada Kamis lalu.

Kartu BPJS Kesehatan palsu itu ditemukan dari seorang warga yang hendak berobat di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi.

Direktur Utama Rumah Sakit Cibabat Trias Nugrahadi menjelaskan, kartu BPJS palsu itu mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli.

Namun, nomor dan barcode (kode batang) pada kartu BPJS Kesehatan yang palsu tak terbaca oleh sistem sehingga proses pembayaran tak bisa dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com