Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Menko Polhukam, Wiranto Nonaktif dari Ketum Hanura

Kompas.com - 28/07/2016, 16:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wiranto memastikan akan nonaktif dari Ketua Umum Partai Hanura setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik HUkum dan Keamanan.

"Saya nonaktif dari posisi kepartaian," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Wiranto mengatakan, posisinya akan digantikan oleh kader lain Partai Hanura. Namun dia belum mau mengungkapkan sosok penggantinya.

 

"Diserahkan ke ketua yang lain. Nanti ada rilisnya khusus ya," kata dia.

(Baca: Ini Alasan Wiranto Mau "Turun Gunung" Jadi Menko Polhukam)

Presiden memang sebelumnya melarang menteri untuk rangkap jabatan di Partai Politik. Semua elite Partai yang masuk ke kabinet mundur dari kepengurusan di partainya masing-masing.

Namun Wiranto lebih memilih untuk nonaktif, tak mundur langsung dari Partai. Apa yang diputuskan Wiranto sama dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang nonaktif dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Wiranto terpilih jadi Ketua Umum Hanura periode 2010-2015. Selain ketua umum dia juga dikenal sebagai pendiri Partai Hanura. Dari Hanura pula dia pernah jadi calon Wakil Presiden pada 2009-2014 berpasangan dengan Jusuf Kalla. Lalu, pada 2014 dia jadi bakal calon Presiden. 

Kompas TV Inilah Susunan Menteri Baru Kabinet Kerja Jokowi-JK

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com