Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Percakapan Lengkap Sanusi dan Staf Ahok Saat Bicarakan Pembagian Jatah DPRD

Kompas.com - 26/07/2016, 08:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, diduga sempat berbicara dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, tentang adanya pembagian jatah suap bagi anggota DPRD DKI.

Jatah suap yang dimaksud terkait finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

Meski dalam pembicaraan tersebut tidak secara spesifik disebut soal uang, Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menduga bahwa bagi-bagi yang dimaksud terkait suap dari pengembang reklamasi, agar Raperda segera disahkan melalui rapat paripurna DPRD.

"Ada istilah apakah pembagian tidak merata, itu tidak ada tafsiran lain lah kalau bagian yang tidak rata itu selain uang. Ini nanti bisa dikembangkan lagi," ujar Jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Rekaman Ungkap Dugaan Prasetio Edi Marsudi Jadi Perantara Suap Pengembang)

Dalam rekaman pembicaraan, Sanusi kembali mengutarakan adanya pembagian jatah yang tidak merata bagi anggota dewan. Hal tersebut yang menyebabkan peserta rapat paripurna tidak pernah mencukupi syarat pengambilan keputusan.

Akibatnya, rapat paripurna untuk pengesahan dua Raperda terkait reklamasi tidak juga dimulai, bahkan ditunda selama tiga kali dijadwalkan.

Saat dikonfirmasi Jaksa seputar rekaman tersebut, Sunny mengaku bahwa ia hanya menanyakan kepada Sanusi alasan pembahasan raperda reklamasi tidak kunjung selesai. Sunny mengaku tidak mengetahui  apa yang dikatakan Sanusi.

(Baca: Penjelasan Ahok soal Diskresi dan Asal-usul Angka 15 Persen)

Ia meminta Jaksa mengklarifikasi pembicaraan tersebut langsung kepada Sanusi. Meski dalam rekaman Sunny sempat menyebut nama salah satu direktur pengembang, Sunny membantah jika dia mengetahui adanya aliran suap.

"Inikan terkait stakeholder-nya, yaitu pengembang, jadi saya tanya, apa sudah ditanyakan ke Pak Budi Nirwono (Direktur PT Kapuk Naga Indah)," kata Sunny.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa KPK sempat memutarkan rekaman pembicaraan antara Sanusi dan Manajer Perizinan PT Agung Sedayu Group, Saiful Zuhri alias Pupung.

Dalam rekaman itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diduga bertindak sebagai perantara suap dari Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

(Baca: KPK Telusuri Bagi-bagi Uang dari Pengusaha untuk Ketua Fraksi di DPRD DKI )

Berikut potongan percakapan Sanusi dan Sunny melalui telepon pada 19 Maret 2016:

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com