Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Jokowi soal Kepuasan Masyarakat yang Meningkat terhadap Pemerintah

Kompas.com - 25/07/2016, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang dua tahun berjalannya pemerintahan.

Hal tersebut tergambar dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 30 persen lainnya mengaku tidak puas. Angka ini terus naik dari Juni 2015.

(baca: Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Terus Meningkat)

Saat itu, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi hanya 41 persen. Bagaimana tanggapan Presiden atas survei itu?

Jokowi tidak ingin mengomentari soal hasil survei itu. Menurut Jokowi, masyarakat lah yang berhak menilai kinerja pemerintah.

"Yang nilai kepuasan seperti itu sebaiknya masyarakat, apakah program di bidang kesehatan cukup baik, masyarakat yang nilai. Apakah program terkait infrastruktur, program berkaitan pemberantasan korupsi sudah baik atau belum," kata Jokowi dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Senin (25/7/2016).

"Jangan dari kita (yang menilai). Saya kira serahkan kepada masyarakat. Dinilai tidak baik kita akan perbaiki. Dinilai masih jelek akan kita benahi," tambah Presiden.

Ketika ditanya apakah dirinya puas dengan kinerja para menteri, Presiden mengaku melihat penilaian masyarakat dalam menilai kinerja para pembantunya.

"Ini penting sekali. Orientasinya apa yang dirasakan masyarakat. Kalau belum, kita evaluasi setiap kementerian. Bisa saja programnya belum benar, bisa saja kopetensi belum pas pada bidangnya, bisa saja lapangan yang belum terkuasai. Saya kira banyak hal," kata Jokowi.

(baca: Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak)

Berdasarkan hasil survei SMRC, masyarakat umumnya puas dengan kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, menciptakan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta menciptakan rasa keamanan.

 

Namun, masyarakat kurang puas dengan kinerja Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, memenuhi harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga menyediakan lapangan kerja.

Kompas TV Kabinet Jokowi-JK Soroti 3 Menteri dari PKB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com