JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari tempat untuk membangun kawasan penjara dengan tingkat keamanan yang maksimum.
Kawasan penjara tersebut akan dibangun dalam beberapa tahun ke depan.
"Nah kami bangun ini dalam beberapa tahun ke depan, satu supermaximum security. Kami lagi cari satu kawasan," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/7/2016).
"Bila ada tambahan anggaran, kalau bisa tahun depan," ujarnya.
Yasonna mengatakan, arahan membangun kawasan penjara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi tersebut, Kemenkumham akan menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Selain itu, Kemenkumham juga akan melibatkan Polri dan TNI.
"Jadi komprehensif sekali dan luas tempatnya. Pengawasannya terintegrasi. Standarnya ketat sekali. Seperti di luar negeri. Di situ ada napi teroris, lalu buat bandar-bandar besar dan napi-napi kelas berat," ucap Yasonna.
Yasonna mengatakan, pengamanan penjara tersebut akan menggunakan CCTV untuk di dalam ruangan dan setiap blok penjara. Selain itu, telepon genggam tidak diijinkan masuk.
Kemenkumham juga akan mengkaji lebih jauh terkait keamanan penjara tersebut. Menurut Yasonna, penjara Nusakambangan tidak bisa menampung narapidana kelas berat dalam jangka panjang.
Yasonna menyebut bahwa Nusakambangan akan menampung narapidana kasus umum.
"Memang yang napi umum bisa di Karanganyar, tapi pada jangka panjang kita punya fasilitas itu, yang betul-betul pengawasannya terintegrasi," tutur Yasonna.