Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Waspadai Aksi Balas Dendam Atas Tewasnya Santoso

Kompas.com - 21/07/2016, 15:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus mengantisipasi potensi terjadinya aksi teror menyusul tewasnya Santoso beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi Adhe Bhakti mengatakan, sebenarnya lingkup teror yang dilakukan oleh Santoso hanya pada tingkat lokal, Poso dan Palu, Sulawesi Tengah.

Namun, kata Adhe, menjadi masalah ketika Santoso mengembangkan jaringannya melalui pelatihan militer.

"Jadi, istilahnya dia membuka sekolah militer dan itu yang diikuti oleh teman-teman 'jihadis' dari seluruh Indonesia," ujar Adhe, saat dihubungi, Kamis (21/7/2016).

Kemudian, kata Adhe, Santoso juga selalu berpesan kepada para "jihadis" yang telah selesai menimba ilmu darinya.

Kepada mereka, Santoso berpesan, "Silahkan kalian 'main' di tempat kalian masing-masing sesuai kemampuan kalian," tutur Adhe.

"Itu kan perpanjangan tangan dari Santoso. Silakan bergerak sendiri-sendiri, nah itu juga menjadi serta-merta ancaman balas dendam dan seterusnya," tambah dia.

Menurut Adhe, tewasnya Santoso membuat situasi di Poso akan lebih aman.

Namun demikian, sejumlah daerah yang disinyalir masih ada kelompok-kelompok teroris perlu diantisipasi.

Adhe menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun lembaganya, ada sejumlah wilayah yang ketua dan anggota kelompoknya pernah ikut pelatihan militer Santoso.

Kelompok itu, di antaranya di Jawa Tengah yaitu Al-Qaeda Indonesia pimpinan Badri Hartono.

Pimpinannya dan beberapa anggota lainnya pernah mengikuti latihan yang diadakan Santoso.

"Beberapa masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang)," kata dia.

Lalu, di wilayah Jabodetabek dan Lampung dikomandoi Abu Roban.

Anggota-anggotanya, kata dia, juga masih ada yang masuk dalam DPO.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com