Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Bahas Dukungan untuk Jokowi hingga UU Pemilu

Kompas.com - 19/07/2016, 21:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, partainya akan menegaskan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk maju pada Pemilu Presiden 2019 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan diselenggarakan 27-28 Juli 2016 mendatang.

Pemilu legislatif dan pemilu presiden akan sama-sama diselenggarakan pada 2019. Karena itu, Idrus menambahkan, dukungan juga harus jelas. Dukungan terhadap Jokowi juga harus melalui proses kajian faktual dan analisis.

"Kajian terhadap kinerja Jokowi, kemudian ada juga kajian terhadap visi misi yang selaras dengan visi misi Golkar," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Ia pun memastikan dukungan Golkar tak akan berubah di tengah jalan jika sudah diputuskan dalam rapimnas dan akan tetap konsisten.

(Baca: Golkar Pastikan Dukungan untuk Jokowi dalam Rapimnas Akhir Juli)

Idrus mengklaim, dukungan itu tidak akan berubah di tengah jalan. Ia memastikan Golkar akan konsisten mendukung Jokowi jika nanti rapimnas memutuskan hal tersebut.

"Kalau sudah diambil keputusan hanya ada satu kata. Jalankan keputusan itu," kata dia.

Tak hanya memastikan dukungan kepada Jokowi, Rapimnas Golkar juga akan membahas isu-isu krusial terkait Undang-Undang Kepemiluan. Salah satunya kodifikasi Undang-Undang Pemilu.

(Baca: Beda Pendapat di Golkar)

Idrus mengatakan, isu tersebut penting untuk dijadikan dasar penentuan format politik ke depan. Terlebih lagi, pileg dan pilpres dilakukan bersamaan sehingga diperlukan regulasi yang baru pula.

"Untuk itu, kami minta kepada pemerintah nanti supaya tahapan revisi UU bidang politik harus dipercepat. Mungkin itu yang akan menjadi rekomendasi nanti. Dipercepat, jangan tunggu 2017. Seharusnya sekarang harus sudah dimulai," ujar Idrus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com