Wacana Pembentukan Dewan Kehormatan KPI Disambut Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Remotivi Muhamad Heychael menyambut wacana pembentukan dewan kehormatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Wacana ini menjadi salah satu isu yang dibahas dalam uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner KPI di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Remotivi jelas sangat setuju kalau ada dewan kehormatan," kata Heychael, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/7/2016).

Menurut Heychael, selama ini memang tidak ada pengawasan terhadap KPI.

Seharusnya, pengawasan terhadap kinerja KPI dilakukan oleh DPR.

"Aspek kinerja itu fungsinya DPR yang seharusnya melakukan evaluasi. Tapi pada kenyataannya kinerja KPI yang begitu buruk selama tiga tahun ini tidak ada evaluasi serius dari DPR," ujar Heychael.

Heychael mengatakan, jika direalisasikan, perwakilan masyarakat harus ada dalam Dewan Kehormatan KPI tersebut.

Awasi KPI

Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berlangsung selama dua hari ini, mencuat wacana pembentukan Dewan Kehormatan KPI.

Dewa ini akan bertugas melakukan pengawasan internal terhadap KPI.

"Ada mekanisme yang sifatnya mengikat dan belum ada. Dan didoronglah Dewan Kehormatan. Kurang lebib seperti di KPU, ada DKPP mengurusi internal KPU," ujar Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Dewan Kehormatan juga akan berperan dalam mendorong mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa dengan lembaga penyiaran.

"Selama ini kan di pengadilan. Kalau ranahanya penyiaran ya bagus kalau ada mekanisme internal di sektor penyiaran ini antara pengawas, komisi I dan industrinya," ujar Hanafi.