Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Batasi Jumlah Tenaga Kerja Asing

Kompas.com - 18/07/2016, 19:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, menilai Indonesia saat ini terancam kebanjiran tenaga kerja asing yang tak memiliki keahlian khusus. Meski jumlahnya tidak besar, jika tidak diantisipasi, jumlah tenaga itu diperkirakan akan semakin banyak.

"Ya memang tidak sampai 10 juta seperti yang beredar, tetapi kan bisa saja jumlahnya nanti kalau tidak diantisipasi jadi sebanyak itu," kata Irma.

Dia mengatakan, Indonesia memang tidak boleh anti-terhadap tenaga kerja asing yang berperan dalam transfer ilmu pengetahuan. Hanya, menurut Irma, saat ini Indonesia justru kebanjiran tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill khusus.

"Artinya, sekarang tenaga kerja asing yang mendominasi di Indonesia adalah pekerja kasar yang mengerjakan pekerjaan seperti mengelas, mengebor, yang sebenarnya itu bisa dilakukan sama orang Indonesia," kata Irma.

(Baca: Menaker Bantah Isu Indonesia Kebanjiran Tenaga Kerja China)

Dia menambahkan, jika terus berlanjut, kondisi ini akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

"Kalau ini dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, terlebih saat ini lapangan kerja di Indonesia sedang sempit. Kalau investor asing, utamanya dari Tiongkok masuk ke Indonesia, ya jangan bawa pekerjanya. Biar orang Indonesia yang jadi tenaga kerjanya," kata Irma.

"Jadi, jangan karena era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Menteri Tenaga Kerja tidak membatasi tenaga kerja asing kasar yang masuk ke Indonesia, bahaya nanti," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com