Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Enggan Publikasi Nilai 27 Calon Komisioner KPI

Kompas.com - 18/07/2016, 08:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menguji kelayakan dan kepatutan 27 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hari ini, Senin (18/7/2016). 

Menurut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, pihaknya sudah menerima nilai dari panitia seleksi. Namun, nilai dan peringkat itu bukan untuk dipublikasi.

"Nilai sudah kami terima, namun saya kira untuk saat ini kami belum buka itu, dan mungkin yang jelas sudah kami sampaikan ke anggota," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi, Minggu (17/7/2016) malam.

(Baca: Pakar Komunikasi: DPR Jangan Salah Pilih Komisioner KPI)

Dia menambahkan hal itu sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi I sebelumnya. Terlebih dia beralasan nilai tersebut bukanlah penentu utama sehingga tak berdampak besar jika dipublikasikan ke masyarakat.

"Saya kira pengaruhnya seberapa besar, tergantung calon meyakinkan anggota Komisi I saat tes, belum tantu nilai bagus dapat meyakinkan anggota dan sebaliknya. Kami akan nilai objektif," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KPI akan berlangsung dua hari, dimulai hari ini hingga besok, Selasa (19/7/2016). Dari 27 calon, DPR akan mengerucutkan jadi 10 nama. Mereka lah yang nantinya kemungkinan besar dilantik jadi komisioner. 

Kompas TV Menkominfo Hadiri Peringatan Harsiarnas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com