Pemerintah Jajaki Opsi Pengawalan Kapal Tunda oleh Personel Bersenjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tengah membahas upaya jaminan keselamatan dan keamanan kapal pengangkut batu bara ke Filipina.

Menurut Luhut, ke depannya kasus pembajakan dan penyanderaan kapal yang mengantar komiditas ekspor jangan terjadi lagi.

Pensiunan tentara ini mengatakan pemerintah menjajaki kemungkinan penggunaan sea marshall (personel bersenjata) yang melakukan pengawalan di atas kapal batu bara selama berlayar ke Filipina.

Proses penjajakan tersebut dilakukan agar penerapan kebijakan pengamanan itu tidak menyalahi peraturan kemaritiman internasional yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO).

Pemerintah, kata Luhut, belum bisa memastikan apakah personel bersenjata yang melakukan pengawalan berasal dari personel TNI atau pihak swasta yang bergerak di bidang jasa pengamanan.

"Kami masih mempelajari peraturan sea marshall secara cermat agar tidak menyalahi IMO. Yang jelas kapal pengangkut batu bara berukuran kecil akan dikawal personel bersenjata. Saya tidak bilang TNI atau pihak swasta. Kami sedang pelajari," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Sebelumnya pada 12 - 14 Juli 2016, delegasi TNI yang dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Delegasi Filipina yang dipimpin oleh Asisten Operasi Angkatan Bersenjata Filipina, bertemu di Hotel Parklane Jakarta.

Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Filipina sebelumnya pada 27 Juni 2016, guna mencegah terjadinya kembali insiden perompakan bersenjata di laut dan penculikan di wilayah maritim yang menjadi perhatian kedua negara.

Kedua delegasi sepakat akan segera melaksanakan tindakan proaktif dan preventif di wilayah perairan yang menjadi perhatian bersama yang sejalan dengan RP-RI Border Patrol Agreement tahun 1975 dan relevan dengan Konvensi Maritim Internasional.

Beberapa tindakan yang disepakati adalah akan mengikutsertakan Western Mindanao Command Angkatan Bersenjata Filipina dan Komandan Lantamal XIII/Tarakan ke dalam kegiatan Komite perbatasan RI-RPBC, melaksanaan patroli maritim atau passing exercise bersama antara kapal perang dari kedua Angkatan Laut, mengembangkan protokol untuk melalui koridor yang diamankan dan membahas mengenai penugasan personel keamanan bersenjata di atas kapal niaga masing-masing negara.